Beranda PERISTIWA IPW Desak Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, Bersikap Tegas Larang Pelaksanaan...

IPW Desak Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, Bersikap Tegas Larang Pelaksanaan Munas PBSI.

IPW
Keterangan Foto: Ketua Presidium IPW ( Ind Police Watch)  Neta S Pane 
JAKARTA – Ketua Presidium IPW ( Ind Police Watch)  Neta S Pane  mendesak Mabes Polri dan Polda Metro Jaya untuk melarang pelaksanaan Munas PBSI di JHL Hotel Serpong Tanggerang Banten tanggal 5-8 Nopember 2020 mendatang.

Informasi yang berhasil diperoleh wartawan Indeksnews.kalteng.com bahwa IPW meminta Polri harus mampu bersikap tegas melarang pelaksanaan Munas tersebut.

Meskipun Ketua Umum PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia) adalah mantan Menko Polhukam Wiranto, lantaran Tanggerang Banten saat ini masih zona merah Covid-19 dan PSBB sudah diperpanjang hingga 19 November 2020 mendatang.

IPW melihat, meskipun zona merah dan PSBB diperpanjang tapi Panitia Munas PSBI tetap nekat akan menyelenggarakan acara Munas dan para peserta dari seluruh Indonesia sudah berdatangan ke tempat acara.

Diprediksi peserta munas, dengan peninjau dan unsur pendukung lain yang hadir di acara Munas itu bisa mencapai 200 orang.

Mabes Polri dan Polda Metro Jaya perlu bertindak tegas agar tidak memberi ijin keramaian untuk acara munas itu. Jika panitianya tetap nekat, polisi harus membubarkannya dan menindak pihak hotel sebagai pemberi tempat acara.

Sebab Gubermur Banten Wahidin Halim, kemarin sudah memutuskan untuk meneruskan kembali penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama satu bulan, hingga 19 November 2020.

PSBB di wilayah Tangerang Raya diputuskan diperpanjang hingga 14 hari ke depan dari 3 November 2020. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan bahwa Tangerang Raya kembali masuk zona merah penyebaran Covid-19.

Data Covid 19 di Banten pada 2 november 2020, Positif 9580, Sembuh 7528, dan Meninggal 271. Data 3 november 2020, Positif 9654, Sembuh 7578, dan Meninggal 275.

Jika Munas PBSI dibiarkan dimana ratusan orang dari berbagai daerah datang ke arena Munas dikhawatirkan angka Covid 19 di Tangerang Raya makin melonjak.

Selain itu akan sangat aneh jika Polri memberi ijin keramaian pada Munas PBSI sementara ketentuannya selama PSBB tidak boleh ada kerumunan massa di tempat atau fasilitas umum.

Sejak PSBB, polisi memang melarang Perayaan 17 Agustusan, begitu juga perayaan tahun baru islam tidak boleh pakai obor dan keliling kampung.

Pesta hajatan kawinan dan sunatan juga dihimbau agar ditunda. Sebab itu IPW mendesak Mabes Polri dan Polda Metro Jaya bersikap tegas melarang pelaksanaan Munas PBSI di Serpong Tangerang, meski organisasi itu dipimpin mantan Menko Polhukam Wiranto.

(Neta S Pane)

Baca Juga: Tekan Penyebaran Virus Covid-19, Pemprov Kalteng Dan Pemda Barut Adakan Rapid Test Dan Pengobatan Gratis.

Facebook Comments

Iklan Indeks Iklan Indeks1