Beranda Uncategorized PT. Prima Mulya Karya: Kecewa, 1 Bulan Lebih Hak Jawab Tidak Diberitakan,...

PT. Prima Mulya Karya: Kecewa, 1 Bulan Lebih Hak Jawab Tidak Diberitakan, Oleh Media Nusantara News 86

60
PT
Keterangan Gambar: Ilustrasi
KALBAR – Lantaran Hak Koreksi / Hak Jawab sudah 1 bulan lebih tidak dipublikasikan, Humas PT. Prima Mulya Karya (PT. PMK) merasa kecewa kepada Media Nusantara News 86 (NN86) di Kalbar terkait pemberitaan yang dinilai sangat merugikan dan menyudutkan pihaknya.

Informasi yang berhasil diperoleh wartawan Indeksnews.kalteng.com melalui  Nurjani Humas PT. PMK bahwa pihaknya merasa kecewa dan keberatan terhadap media NN86 lantaran Hak Jawab/ Hak Koreksi terhadap pemberitaan yang dilangsir oleh media ini dengan judul WOW…!!! PROYEK PULUHAN MILIAR DI ARUK, JURNALIS DILARANG AMBIL DOKUMEN ADA APA….???

2d1f84d9 1b84 4be0 bfb4 db5bea04cea7
Keterangan Gambar: Bukti Judul Berita yang sudah ditayangkan pada tanggal 3 Desember 2020.

Sehubungan dengan pemberitaan itu pihak PT. PMK  sudah melayangkan hak jawab/ Hak Koreksi kepada pihak Media NN 86 guna mengklarifikasi pemberitaan yang dinilai sangat menyudutkan, pada tanggal 4 Desember 2020 lalu namun hingga saat ini belum juga diterbitkan.

“Saya  Nurjani Humas PT. Prima Mulya Karya yang diminta untuk mewakili, menyampaikan kepada Media NN86 untuk segera mempublikasikan yang berkaitan dengan hak jawab yang telah kami sampaikan, namun hingga saat ini belum juga ditayangkan beritanya,” ujar Nurjani

Menurut Nurjani Pihak Media Nusantara News 86 ini diduga kuat telah mengabaikan hal yang mengacu kepada  Undang – undang No 40/1999 tentang pers (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers)  disebutkan hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapannya atau sanggahan terhadap pemberitaan bukan Fakta sesungguhnya yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh Pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Selaku Humas Nurjani yang bekerja PT. PMK menyikapi berita yang di lansir oleh oknum wartawan bernama  Evi Zulkifli di salah satu Portal Berita Online yang mana dalam berita tersebut menyebutkan Jurnalis dilarang ambil dokumentasi ada apa??? dan didalam rilis beritanya juga memuat jadwal hari pekerjaan dan persentasi pekerjaan.

“Terkait tudingan adanya larangan terhadap tugas – tugas jurnalistik itu kurang tepat, karena selama saya bekerja di Proyek tersebut tidak ada satu lembaga dan jurnalispun yang saya larang untuk mengambil dokumentasi jika saya berada di lokasi kerjaan, semua menjalin hubungan baik dengan perusahaan dan tidak pernah dihambat tugas serta kontrol sosialnya,”  jelas Nurjani.

“Justru kami sangat bangga dan apresiasi kepada teman – teman Jurnalis dan LSM, karena mau membantu kami dan mengingatkan kami serta menegur kami, agar kami tidak Melakukan kesalahan dalam pekerjaan,” tukasnya

“Terkait masa kontrak dan hasil kerjaan yang saat ini sudah terlaksana, itu punya mekanisme   yang berbeda dan saat ini terkait pandemik Covid – 19 pastilah Pemerintah akan memberikan kebijakan penambahan waktu,” papar Nurjani yang pernah menjadi aktivis jurnalis ini.

“Mengingat Gubernur Kalimantan Barat pernah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota Tanggal 03 Maret 2020 No/800/020/Kesra-B, Perihal  Kewaspadaan dan Kesiagaan terhadap penularan covid – 19, yang melarang kegiatan yang melibatkan orang ramai di tempat terbuka yang di tanda tangani langsung oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat.”  pungkasnya.

Dalam hal ini pihaknya berharap agar Media Nusantara News 86 profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik berikutnya, yang merupakan salah satu pilar utama di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita banggakan bersama, dengan memahami undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik disitu ada 11 pasal dan 4 bab sebagai panglima dan rohnya dalam meliput berita.

Sampai berita ini kami naikan, pihak Media Nusantara News 86 belum bisa dihubungi terkait dengan hak jawab/ Hak Koreksi yang belum dipublikasikan ini.

[*to-65].

Baca Juga: Pengurus SMSI 4 Kabupaten Sudah Resmi Dilantik Ketua SMSI Kalteng