Beranda DAERAH BPN Kanwil Kalteng dan PT KMA diduga Melakukan Mediasi Fiktif Menghilangkan Hak...

BPN Kanwil Kalteng dan PT KMA diduga Melakukan Mediasi Fiktif Menghilangkan Hak Warga Desa Pahirangan

bpn
Foto : Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim, M Abadi
Abadi Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim sangat menyayangkan atas tindakan BPN Kanwil Kalteng dan PT Karya Makmur Abadi melakukan mediasi fiktif demi untuk menghilangkan hak masyarakat desa pahirangan.

“Sebagian besar masyarakat desa Tangkarobah sudah tertuang didalam SK dan Sertipikat Hak Guna Usaha PT Karya Makmur Abadi   seluas 1.080,73 hektar,” katanya, Jum’at 4 Juni 2021.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan BPN Kanwil Kalteng dan PT Karya Makmur Abadi ini jelas sangat merugikan hak masyarakat adat desa Pahirangan dan sebagian besar  masyakat adat  desa Tangkarobah

“Karena jelas dalam surat Kementrian Agraria nomor :HT.01/726-400/lX/2019 tanggal 3 September 2019 yang ditandatangani oleh Dirjen Hukum Agraria perihal di dalam point’ 1 hurup C menunjuk dalam pada diktum kelima surat pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Karya Makmur Abadi maka wajib untuk menyediakan lahan seluas 1.080,73 dari tanah yang diberikan Hak Guna Usaha,” ujarnya.

Ini sesuai Surat Keputusan nomor 73/HGU/Kem-Atr /BPN/2016  dengan terlebih dahulu mengajukan ijin peralihan atas tanah seluas 1.080,73 kepada Koperasi Garuda Maju Bersama sebagai konsekuensi pelaksanaan diktum kelima Surat Keputusan tersebut pada hurup b sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

“Ini jelas bahwa Dirjen Hukum Kementrian Agraria mengeluarkan surat kanwil BPN Pertanahan Provinsi Kalteng agar melakukan mediasi agar PT Karya Makmur Abadi mengajukan ijin peralihan atas tanah seluas 1.080,73 hektar yang tertuang didalam SK HGU dan sertikat PT Karya Makmur Abadi kepada Koperasi Garuda Maju Bersama,” tukasnya.

Ini justru malah sebaliknya mengadakan mediasi fiktif pada tanggal 12 Desember 2019 demi kepentingan pengusaha agar menghilangkan hak masyarakat atas lahan seluas 1.080,73 ha tersebut.

“ Sangat jelas jelas bahwa tanggal 12 Desember 2019 ketua koperasi berada di Jakarta maka dengan ini kami berharap kepada kementrian agraria beserta penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tindakan seperti ini karena bagian dari bagian mafia tanah yang sangat merugikan masyarakat dan negara,” tegasnya.

(Red)

Facebook Comments

Iklan Indeks Iklan Indeks1