Beranda POLITIK Polimik Penetapan Hari Lahirnya Pancasila di Indonesia

Polimik Penetapan Hari Lahirnya Pancasila di Indonesia

Hari
Ilustrasi Hari Lahirnya Pancasila
Polemik penetapan hari lahirnya Pancasila terjadi di Indonesia, Pengamat Sosial Politik Muhammad Gumarang angkat bicara, bahwa menurutnya sejarah kadang kala tak telepas dari aroma politik dan kekuasaan.

Karena pengakuan sejarah merupakan politik identitas suatu kelompok golongan pada masa berkuasa sangatlah berpengaruh terhadap peletakan nilai sejarah yang dipandang sebagai asset dalam membangun.

Good will di masyarakat,  dimana masyarakat sebagai obyek politik, oleh karena itu wajar kadang kala peletakan sejarah sangat dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan.

Lanjut Gumarang,  Seperti yang telah kita ketahui bahwa rumusan Pancasila itu berbagai versi yang diuraikan sebagai berikut:

BACA JUGA : Munas Kadin Akan Hindari Budaya Intervensi Politik

  1. Versi Mohammad Yamin yang diusulkannya secara tertulis pada tanggal 29 Mei 1945.
  2. Versi Soepomo yang disampaikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945.
  3. Versi Soekarno yang disampaikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945.
  4. Versi Piagam Jakarta (Panitia Sembilan) tanggal 22 Juni 1945, dan
  5. Versi Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945, dimana lima dasar tersebut telah disahkan dalam konstitusi UUD 1945 sebagai dasar Negara yang disebut dengan Pancasila.

Pemerintahan sekarang menetapkan 1 juni sebagai hari lahir Pancasila yang menimbulkan perdebatan para ahli sejarah dan para politisi bahkan masyarakat luas,  karena sebahagian para ahli sejarah politisi maupun masyarakat berpendapat bahwa hari lahir pancasila adalah 18 Agustus 1945 sesuai dengan konstitusi yang bersifat utuh final dan mengikat.

Sedangkan rumusan sebelumnya yang dicetuskan oleh tiga tokoh pahlawan Nasional tersebut masih berbentuk rumusan atau gagasan  yang belum lahir sebagai konsensus Nasional.

BACA JUGA BPN Kanwil Kalteng dan PT KMA diduga Melakukan Mediasi Fiktif Menghilangkan Hak Warga Desa Pahirangan

Sekarang timbul pertanyaan bagaimana penetapan pemerintah sekarang tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya pancasila,  salahkah?

Kenapa tidak tanggal 29  Mei atau 31 Mei ?  atau 18 Agustus 1945 sesuai Piagam Jakarta (sesuai konstitusi)?

Tinggal kita mau melihat dari sudut pandang mana, kalau dari perspektif politik dan kekuasaan menurut saya tidak  ada yang salah, karena politik itu sifatnya sangat subyektif begitu juga kekuasaan.

Keduanya saling bertalian tak terpisahkan,  apa lagi di republik ini yang masih memerlukan proses panjang dalam membangun kematangan berdemokrasi dan berpolitik.

BACA JUGA Kades Penyaguan Kotim dan LSM Trisula, Saling Memaafkan

Lain halnya kita melihat dari sudut pandang hukum,  jelas akan berbeda jauh karena hukum akan bicara fakta atau obyektif  dan tak lepas pula dari norma-norma yang ada dalam menilai sesuatu.

Karena setiap masa penguasa biasanya mereka akan membuat atau menorehkan sejarah untuk generasinya, dan kita ketahui pada jaman pemerintahan  orde lama, orde baru maupun pemerintahan jaman presiden BJ Habibi, Megawati, Gusdur dan Susilo Bambang Yudoyono.

Belum ada yang mencetuskan, menetapkan hari lahir Pancasila, sehingga adanya kekosongan atau peluang bagi pemerintahan Joko Widodo untuk menorehkan sejarah 1 juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila, yang memiliki nilai sakral dan politis dan hal tersebut sah-sah saja.

BACA JUGA : 1.271 Pegawai KPK Lolos TWK di Lantik Jadi ASN

Apa lagi negara kita belum ada peraturan perundang-undangan  yang mengatur tentang bagaimana acuan dalam menentukan hari bersejarah.

Kita bisa becermin dari pemerintahan orde baru,  menorehkan sejarah Nasional mengambil momentum  misalnya 1 Oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila, 5 Oktober sebagai hari Angkatan Bersenjata, 30 September dikenal dengan hari G 30 S  PKI.

Hal ini juga sama tak ada yang salah,  dalam hal tersebut sama sebagaimana yang ditetapkan pemerintahan Joko Widodo bahwa 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila.

Namun perlu diingat bila menorehkan, penetapan sejarah dipengaruhi politik dan kekuasaan dalam membangun, good will dimasyarakat bisa berubah nantinya,  tergantung kelompok mana yang berkuasa atau kekuatan politik mana yang terkuat dalam pemerintahan, karena sifatnya sangat subyektif.

[Misnato]

BACA JUGA : Ini 7 Kapolres Baru di Polda Sumut, Kapolri Lakukan Mutasi Besar-Besaran

Iklan Indeks Iklan Indeks1