Beranda DAERAH Kota Palangka Raya Mengkaji Perombakan Sekretaris Daerah Pemprov Kalteng Oleh Gubernur

Mengkaji Perombakan Sekretaris Daerah Pemprov Kalteng Oleh Gubernur

SEKRETARIS
Foto : Hilyatul Asfia SH (Praktisi Hukum dan Politik Daerah KH Lawyer Legal Konsultan). (Ist/Red)
Sekretaris Daerah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) Fahrizal Fitri resmi dicopot dari jabatannya tempo lalu. Pengabdian yang terjalin sejak beberapa tahun lalu, perayaan bersama kepemimpinan H Sugianto Sabran dan Habib Ismail kini telah usai.

Sepak terjang mantan sekretaris daerah Pemprov Kalteng ini lantas kemudian beralih dari eselon I menjadi staf kepegawaian yakni staf pelaksana tugas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalteng. Menurut hemat penulis, tidak ada yang salah dari sektor kewenangan Gubernur Kalteng dalam melakukan perombakan sekretaris daerah.

Gubernur ialah kepala daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan.  Kewenangan Kepala Daerah dalam mengatur dan mengelola daerah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.

Setelah dilantiknya H Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalteng 2021-2025 maka bertimbalbalik pada konsekuensi memikul seluruh beban tanggungjawab pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

Alih-alih menyoroti pencopotan sebagai bentuk negatif, alangkah baiknya kita mengedepankan asas “the right man on the right place” yakni menempatkan seseorang sesuai potensi dan kemampuannya.

Perlu diperhatikan bahwa bukan jenjang karir yang menjadi tolak ukur dalam sebuah pengabdian namun bagaimana menebar kebermanfaatan.

Posisi Sekretaris Daerah nyatanya mengambil peranan penting dalam mendampingi kinerja seorang Gubernur. Tugas yang dimiliki begitu urgent antara lain membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan serta pengkoordinasian administrasi pemerintahan.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf ini diwadahi dalam sekretariat daerah (Sekda) dan atau Sekretariat DPRD.

Bila mencermati lebih jauh peran sekretaris daerah menjadi penting sebagai tolak ukur kesuksesan sebuah perangkat daerah. Secara tidak langsung, peran sekretaris daerah juga berpengaruh pada penyelenggaran daerah yang bersifat aspiratif, efektif dan responsif merupakan daya dukung bagi pelaksanaan otonomi daerah. Sekretaris Daerah adalah motor organisasi, maka seorang Sekda pada dasarnya (mainly) harus memahami makna Manajemen dan Fungsi Organisasi dalam Pemerintahan.

Secara tidak langsung terganggunya suatu pola kinerja admnistratif atau kesekretarian dapat menimbulkan kekacauan pada penyelenggaraan pemerintahan.

Olehnya sekretaris daerah memiliki eksistensi kompetensi sebagai pejabat yang sangat strategis, siapapun yang terpilih dan mengemban amanah dalam posisi ini ddiharapkan senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan dan human relations antar anggota.

Masa kini terdapat beberapa tantangan yang harus menjadi perhatian bagti mereka yang berperan sebagai pemangku kebijakan yakni mengerti dan memahami peran sebagai decision maker (pengambil keputusan), mengerti untuk pemberian motivasi dan arahan kepada seluruh pegawai dan bawahan (encourage) serta memahami manajemen fungsi dari tugas yang diemban.

Berdasarkan tantangan inilah, diharapkan  dapat mempersiapkan diri untuk dapat melakukan yang terbaik pada setiap tanggung jawab yang diemban.

Disusun dan ditulis oleh :Hilyatul Asfia SH

(Praktisi Hukum dan Politik Daerah KH Lawyer Legal Konsultan)

Iklan Indeks Iklan Indeks1