Beranda NASIONAL Dewan Pers Makin Tertekan, SKW Berlisensi BNSP Makin Dipercaya

Dewan Pers Makin Tertekan, SKW Berlisensi BNSP Makin Dipercaya

Dewan Pers
Heintje G. Mandagie Ketua LSP Pers Indonesia (Sebelah kiri) tidak pakai peci
Dewan Pers sekarang makin tertekan, lantaran Sertifikasi Kompetesi Wartawan (SKW ) yang berlisensi BNSP makin dipercaya.

Sebagaimana yang telah disampaikan Heintje G. Mandagie
Ketua LSP Pers Indonesia, kepada media ini melalui Rilisnya, Senin 15 Agustus 2022.

Menurut  Heintje G. Mandagie, pelaksanaan SKW oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia menuai reaksi yang sangat positif di kalangan insan pers di seluruh Indonesia.

BACA JUGA   Mobil Avanza tersesat di Hutan Gunung Putri Majelengka
WhatsApp Image 2022 08 15 at 15.05.42
Heintje G. Mandagie Ketua LSP Pers Indonesia

Tak heran permintaan untuk mengikuti SKW pun makin massif disuarakan wartawan dari berbagai daerah di Indonesia.

Sertifikat Kompetensi berlogo Burung Garuda Pancasila yang diterbitkan BNSP itu, rupanya meyakinkan wartawan memilih ikut SKW karena mendapat jaminan kepastian pengakuan negara terhadap system sertifikasi kompetensi bagi insan pers di Indonesia.

Legitimasi pemerintah terhadap pelaksanaan SKW melalui BNSP inilah yang membuat kubu Dewan Pers meradang.

BACA JUGA   Waspada Hujan Lebat! BMKG Sebut 14 Daerah ini Berpotensi Banjir

Klaim Dewan Pers sebagai satu-satunya lembaga yang berhak melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pun berkumandang di seantero jagad tanah air.

Dengan bermodalkan pernyataan seorang Dirjen IKP Kementrian Kominfo Usman Kansong bahwa Dewan Pers merupakan satu-satunya lembaga pelaksana uji kompetensi wartawan.

Kemudian Dewan Pers menjadikannya bahan propaganda negative tentang pelaksanaan SKW oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia.

BACA JUGA   Banjar Geger, Yulianti Tewas dalam Kondisi Leher Terjerat

Dengan begitu Dewan Pers membuat siaran pers ke seluruh media jaringannya dan membuat opini mengenai pelaksanaan SKW dan pemberian dukungan Kementrian Kominfo RI kepada LSP Pers Indonesia.

Maraknya diberitakan rekomendasi Kementrian Kominfo bukan untuk sertifikasi melainkan hanya untuk pelatihan pers.

Berita hoax yang disiarkan Dewan Pers tanpa konfirmasi itu pun beredar di kalangan wartawan meski jelas-jelas melanggar kode etik jurnalistik.

BACA JUGA   Polres Kotim Berhasil Musnahkan Barbuk Narkoba Senilai Rp442,8 Juta

Karena secara jelas Kementrian Kominfo memberikan dukungan kepada LSP Pers Indonesia dalam rangka mendapatkan lisensi dari BNSP.

Jadi dukungan itu bukan rekomendasi untuk mengadakan pelatihan. Karena sesungguhnya BNSP justeru melarang LSP bidang apapun untuk mengadakan pelatihan.

LSP hanya boleh mengadakan sertifikasi dan Uji Kompetensi bukan pelatihan.

BACA JUGA   Mayat Tanpa Kepala Ditemukan di Pantai Salatri

Sebuah pembelajaran yang berharga bagi insan pers bahwa hanya karena kehilangan legitimasi pelaksanaan UKW, Dewan Pers berani membuat siaran pers dengan mengenyampingkan prinsip perimbangan berita yang menjadi hal yang sangat esensial bagi pers di Indonesia terkait Kode Etik Jurnalistik.

Sangat sulit dimengerti Dewan Pers menganggap pelaksanaan UKW adalah kewenangannya berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf f Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sehingga pelaksanaan UKW ini menurut Dewan Pers karena UU Pers merupakan lex spesialis terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

BACA JUGA   Munas Kadin di Kendari, Kalteng Dipastikan Dukung Anin Bakrei Sebagai Ketum

Dewan Pers juga memberi contoh profesi Dokter dan Pengacara yang melaksanakan sendiri uji kompetensi oleh organisasinya.

Berdasarkan klaim di atas, penulis ingin memberi pencerahan kepada seluruh Anggota Dewan Pers termasuk para konstituennya.

Bahwa UU Pers itu lex spesialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.

BACA JUGA   Bareskrim Polri Musnahkan 5 Hektar Ladang Ganja di Sumut

Profesi Dokter dan Pengacara itu diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pada UU Praktik Kedokteran Pasal 1 ayat (4) disebutkan : “Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.”

Selanjutnya impelemntasi pasal 1 itu diatur pada Pasal 27 yang berbunyi : “Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.”

BACA JUGA   Keji ! Oknum Mahasiswi Buang Bayi yang Baru Dilahirkan

Sementara dalam UU Advokat di atur pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan : “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”

Kemudian diatur pada Pasal 3 ayat (1) huruf f yang berbunyi : “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat.”

Dua profesi itu jelas dan nyata disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang masing-masing mengenai pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensinya.

BACA JUGA   Tidak Kapok, 3 Pelaku Curanmor yang Berhasil Ditangkap Residivis

Sedangkan UU Pers tidak mengatur secara eksplisit tentang sertifikasi kompetensi wartawan.

Sementara dasar kewenangan pelaskanaan UKW yang diklaim Dewan Pers mengacu pada Pasal 15 ayat (2) huruf f yang berbunyi :

“Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.”

BACA JUGA   Korban Tenggelam di Sungai Cempaga Akhirnya Ditemukan

UU Pers pasal berapa yang memberi kewenangan kepada Dewan Pers memberikan lisensi atau ijin pelaksanaan UKW kepada puluhan Lembaga Penguji Kompetensi .

Dewan Pers sudah bertindak menjadi regulator bukan lagi lembaga independen.

Dewan Pers lupa bahwa pada sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara tegas mengatakan kalimat dalam pasal ini secara jelas Dewan Pers hanyalah fasilitator bukan regulator.

BACA JUGA   Banjar Geger, Yulianti Tewas dalam Kondisi Leher Terjerat

Karena Pasal ini mengatur tentang kewenangan menyusun peraturan-peraturan di bidang pers adalah tugas organisasi-organisasi pers.

Sebetulnya kalimat pada pasal ini mengatur tentang dua kewenangan organisasi pers yakni menyusun peraturan dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Jadi kalim kewenangan Dewan Pers untuk peningkatan kualitas profesi kewartawanan adalah keliru, karena itu adalah kewenangan organisasi pers.

BACA JUGA   Polres Kotim Berhasil Musnahkan Barbuk Narkoba Senilai Rp442,8 Juta

Pernyataan tegas Presiden Ri Joko Widodo bahwa Dewan Pers hanyalah fasilitator pada saat sidang uji materi UU Pers di MK itu seharusnya menjadi pegangan dan acuan Dirjen IKP Kementrian Kominfo Usman Kansong.

Karena yang bersangkutan sendiri adalah pejabat yang ditunjuk Menteri Kominfo RI Johnny Plate dan MenkumHAM Yasonna Laoly untuk membacakan langsung tanggapan Presiden selaku Pemerintah pada sidang di MK beberapa waktu lalu.

Bagaimana mungkin lembaga fasilitator menjadi eksekutor pelaksana UKW bagi wartawan.

BACA JUGA   Munas Kadin di Kendari, Kalteng Dipastikan Dukung Anin Bakrei Sebagai Ketum

Seharusnya UKW atau SKW itu kewenangan organisasi pers dan lembaga pelaksana uji kompetensi wajib berlisensi BNSP. Profesi wartawan harus tunduk pada UU Ketenagakerjaan.

Sebagai contoh Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga yang memiliki Undang-Undang khusus.

Namun tetap taat pada ketentuan perundang-undangan mengenai sertifikasi profesi adalah kewenangan BNSP sesuai UU Ketenagakerjaan. Makanya Polri dan KPK telah mendirikan LSP Polri dan LSP KPK.

BACA JUGA   Bareskrim Polri Musnahkan 5 Hektar Ladang Ganja di Sumut

Organisasi Pengacara pun ternyata sudah mendirikan LSP melalui BNSP yakni LSP Pengacara Indonesia. Dan organisasi Kedokteran juga sedang melakukan harmonisasi dengan BNSP dalam rangka pelaksanaan sertifikasi profesi kedokteran.

Untuk itulah Serikat Pers Republik Indonesia mendirikan LSP Pers Indonesia kemudian mendapatkan Lisensi dari BNSP dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi pers Indonesia.

Dengan demikian insan pers berhak menentukan pilihan apakah akan mengikuti pelaksanaan SKW di LSP Pers Indonesia dengan legitimasi Sertifikat Lisensi dari BNSP yang sah.

BACA JUGA   Mayat Tanpa Kepala Ditemukan di Pantai Salatri

Atau pelaksanaan UKW di Dewan Pers dengan legitimasi klaim statemen pejabat Dirjen IKP Kemenkominfo?

Yang pasti di negara ini segala kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka lembaga pelaksananya wajib berlisensi atau mengantongi ijin dari pemerintah.

Jika tidak, maka pada prakteknya lembaga yang tidak berlisensi atau tidak memiliki ijin dari pemerintah itu akan dikategorikan melakukan kegiatan illegal.

BACA JUGA   Mobil Avanza tersesat di Hutan Gunung Putri Majelengka

Pada kenyataannya pelaksanaan SKW berlisensi BNSP melalui LSP Pers Indonesia makin diakui dan terus bergulir di seluruh Indonesia kendati terus ditekan dan didiskreditkan oleh Dewan Pers.

Saat ini sedang massif berlangsung di berbagai daerah dan sedang direncanakan secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, demikian.

BACA JUGA   Keji ! Oknum Mahasiswi Buang Bayi yang Baru Dilahirkan
Artikulli paraprakStok Vaksin di Kota Palangka Raya Dipastikan Tetap Tersedia
Artikulli tjetërKetua Kwarcab Palangka Raya Harus Semangati Kontingen Jamnas