Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) baru-baru ini menjadi sorotan publik. Terkait dengan pengesahan rancangan perubahan APBD 2022.
Seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan unggulan dengan memenuhi tiga syarat utama, diantaranya bersifat cerdas, bijaksana dan memberi harapan kepada masyarakat di Kalteng.
Petualang Jurnalis kali ini memperhatikan pengesahan rancangan perubahan APBD 2022 yang sudah disahkan, Pemprov Kalteng menganggarkan 5 unit mobil mewah senilai Rp20 miliar dan beberapa item lainnya dengan angka fantastis.
Menurut hemat saya kebijakan itu kurang cerdas dan kurang bijaksana serta kurang tepat sasaran, dengan kata lain itu semestinya bukan skala prioritas dimata publik atau masyarakat Kalteng.
Sementara kebijakan Pemprov baru-baru ini telah memberhentikan kurang lebih 1.300 orang Tenaga Kontrak (Tekon) yang sudah lama mengabdikan dirinya di Bumi Kalteng ini dengan alibi dan dalih faktor minimnya anggaran.
Sungguh bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Banyak keluhan Tekon yang terdengar Petualang Jurnalis, dengan tidak mengurangi rasa hormat kali ini mencoba beropini semoga bermanfaat dan tidak keliru.
Tekon di Kalteng merasa sedih setelah mendengar Pemprov Kalteng menganggarkan 5 unit Mobil mewah dengan nilai mencapai Rp20 miliar tersebut yang mungkin hanya bisa dinikmati segelintir pejabat saja.
Sementara menurut saya jika uang Rp20 miliar itu untuk membayar gaji Tekon berapa perut yang bisa dinafkahi dan berapa anak-anak Tekon yang bisa melanjutkan pendidikan serta jaminan kesehatan mereka.
Menurut hemat saya urusan perut, pendidikan dan kesehatan keluarga Tekon lebih prioritas dan utama jika ketimbang pengadaan mobil mewah tersebut.
Saya menilai, di saat kondisi ekonomi serba sulit akibat pandemi Covid- 19, bagaimana mungkin Pemprov malah memutuskan suatu kebijakan yang sangat tidak bijaksana.
Pemprov beralasan Tekon diberhentikan atau dinonaktifkan karena tidak adanya anggaran untuk menggaji mereka.
Bahkan, dari info yang disampaikan beberapa waktu lalu, alasan lainnya karena adanya defisit APBD. Padahal anggaran gaji untuk Tekon dalam satu tahunnya, informasinya hanya berkisaran 0,1 persen saja
Pembangunan atau rehap Bundaran Besar yang berada dititik Nol Kota Palangka Raya juga menelan anggaran yang cukup fantastis, anggaran ini juga sangat luar biasa manfaatnya jika Tekon tetap dipekerjakan.
Sekarang tinggal publik yang menilai, Apakah Kebijakan Pemprov Kalimantan Tengah kali ini betul-betul bijaksana, cerdas atau bagaiman?
