Beranda POLITIK Penggeledahan yang Dilakukan Aparat Tidak Boleh Semena-mena

Penggeledahan yang Dilakukan Aparat Tidak Boleh Semena-mena

Penggeledahan
Oktobereandi-S.H
Pakar hukum Oktobereandi, S.H., telah mengunggah sebuah Video di YouTube terkait aturan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta ini.

Pada video yang berdurasi sebelas menit empat puluh detik itu, dia berharap agar masyarakat Indonesia tau dan mengerti aturan terkait dengan penggeledahan yang sering dilakukan aparat dengan harapan jangan gagal paham.

Selain itu dia juga berharap agar aparat penegak hukum tidak boleh semena-mena melakukan penggeledahan orang atau rumahnya, dengan mengabaikan aturan dan perundangan yang sudah ada sebagai payung hukumnya.

BACA JUGA   Pasca UU Ciptaker Disahkan, Ini Sikap Ketua DPD KSPSI Kalteng

Pada video tersebut Ia menamakan dirinya bernama Oktobereandi, S.H., dengan program Captain Indonesia Show, yang bercita-cita ingin mewujudkan masyarakat Indonesia Melek Politik dan Melek Hukum.

Kenapa demikian lanjutnya, kenapa kita harus,‘Melek Politik,’ agar kita tidak jadi korban politik, di Negara Indonesia yang sangat demokratis ini.

Dan kenapa kita harus,’Melek Hukum,’ agar kita masyarakat Indonesia tidak ada yang mendapatkan ke tidak adilan di negeri kita ini. Semuanya harus mendapatkan keadilan, tidak ada yang menjadi mangsa hukum.

“Pada video kali ini saya ingin sering tentang Kuhap (KUHP), yaitu salah satunya adalah tentang penggeledahan,” katanya.

Dijelaskannya bahwa Pengertian tersebut menurut Kuhap adalah sebagai berikut:

1. Menurut pasal 1, angka 17 Kuhap, bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya, untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan, dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Menurut pasal 1 angka 18 Kuhap, bahwa yang dimaksud denganmenggeledah badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka, untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya, serta untuk disita.

Hal tersebut dapat dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti terkait suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. PENGGELEDAHAN BIASA.

a. Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat menggeledah yang diperlukan.

b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Polri dapat memasuki rumah.

c. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

d. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan, dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

e. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 33 Kuhap adalah merupakan pedoman umum dalam tindakan penggeledahan.

2. PENGGELEDAHAN YANG SANGAT MENDESAK.

Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa atau dalam hal-hal yang sangat perlu dan mendesak, maka menurut pasal 34 Kuhap, yaitu:

a. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat menggeledah halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

b. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti maksud diatas, penyidik tidak diperkenankan memeiksa atau menyita surat. Buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

3. PENGGELEDAHAN RUMAH.

Selanjutnya, untuk Penggel rumah, tata cara dan prosedur penggeledahannya telah diatur sebagai berikut:

a. Menurut pasal 125 Kuhap, bahwa apabila dalam hal penyidik dapat menggeledah rumah, maka terlebih dahulu menunjukan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya.

Selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34 Kuhap.

b. Menurut pasal 126 Kuhap, bahwa pada saat penyidik menggeledah rumah maka; penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil menggeledah rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (5);

Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan. Kemudian diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun tersangka, atau keluarganya dan atau Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Dan dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

c. Menurut pasal 127 Kuhap, bahwa untuk keamanan dan ketertiban untuk menggeledah rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.

Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama menggeledah berlangsung.

d. Menurut pasal 36 KUHAP, bahwa penyidik dalam melakukan penggeledahan rumahdiluar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 33.

Maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan itu dilakukan.

4. PENGGELEDAHAN BADAN DAN PAKAIAN.

Menurut pasal 1 angka 8 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Untuk melakukan Penggel badan dan pakaian maka menurut pasal 37 KUHAP, bahwa:

a. Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawahnya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

b. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang Penggel pakaian dan atau menggeledah pakaian tersangka.

Jadi itulah tadi tentang Penggel yang diatur oleh KUHAP. Ada yang namanya penggeledahan biasa, mendesak, rumah, dan ada juga penggeledahan badan serta pakaian.

Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi kita seluruh masyarakat Indonesia. Dalam menegakan hukun di Negara Indonesia.

Dengan belajar hukum tentu kita bisa membantu keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, meluruskan penegakan hukum di negara.

Membantu negara kita untuk mewujudkan keadilan kepada seluruh rankyat Indonesia. Mari kita semua melek hukum agar tidak ada satupun rakyat Indonesia terkhususnya kita, keluarga kita menjadi mangsa hukum.

“Atau mendapatkan ketidak adilan, saya Captain Indonesia Oktobereandi, S.H., mengucapkan terima kasih sudah membaca berita ini,” tukasnya.

[*to-65]. Sumber: Oktobereandi-S.H

BACA JUGA   Saat Ibu Mencoblos di TPS, Putri di Rumah di Coblos Kakek yang Birahi
Artikel sebelumyaSahabat Ganjar Cari Simpati Masyarakat di Kalteng
Artikel berikutnyaRambat Hengkang ke Garindra, Apakah PKB Bakal Dirugikan?