SAMPIT. Anggota Komisi III DPRD Kotim Riskon Fabiansyah, menyebutkan kerja sama pemerintah dengan KPU Kotim sangat baik untuk mendukung kegiatan nasional vaksinasi Covid-19, akan tetapi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur, juga dilibatkan.
Menurut Riskon, kenapa Dinsos harus dilibatkan karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Dinas Sosial bila digabungkan dengan data di Disdukcapil Kotim yang akan menjadi Prioritas mendapatkan vaksinasi Covid-19.
“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinsos Kotim, untuk diprioritaskan mendapat vaksinasi Covid-19,” pintanya, Jum’at (12/02/2021).
Riskon mmenjelaskan DTKS Dinsos itu berisi data masyarakat setempat yang kurang mampu.
“Jadi, alangkah lebih baik masyarakat yang ada di DTKS itu menjadi rujukan data yang akan mendapatkan vaksin Covid-19 terlebih dahulu,” jelasnya.
Dari sisi ekonomi, tambahnya, mereka yang terdaftar di DTKS tentu saja tidak mampu. Sehingga ini sangat efektif untuk diberika prioritas penerima vaksinasi Covid-19.
Dari data DTKS merupakan bentuk program perlindungan sosial di Dinsos dimana sistem data elektronik itu telah berisikan informasi sosial, ekonomi dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
“Sumber utama DTKS adalah hasil kegaiatan pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) yang dilaksnakan oleh Badan Pusat Statistik,” ujarnya.
DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program Perlindungan Sosial seperti halnya vaksinasi. DTKS membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial.
Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.
Seperti kita ketahui bersama, KPU khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur tengah mempersiapkan data pemilih untuk mendukung kegiatan nasional yakni vaksinasi Covid-19.
“Kerja sama pemerintah, KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kotim sangat baik dan tepat dan akan lebih lagi jika data dipilih dan diprioritaskan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Dinas Sosial,” tutup Riskon.
BACA JUGA :
Dilarang Eksport, Petani Rotan mengadu ke DPRD Kotim
Anggota Komisi IV DPRD Dukung Pemekaran Kabupaten di Wilayah Utara dan Selatan Kotim
(Red)
Facebook Comments