Anggota Dewan Kotim Ir.Perdamean Gultom meminta pemerintah daerah melalui intansi terkait agar dapat terbuka dalam hal persoalan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 di daerah ini untuk tahun 2020 kemarin.
“Kami minta kepada dinas terkait agar dapat terbuka tentang pengunaan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 kemarin, karena kami belum mendapatkan keterbukaan pihak pemerintah daerah berkaitan dengan anggaran yang sudah digunakan,” kata anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Senin, 12 Juli 2021.
Menurut anggota dewan kotim ini, anggaran untuk penanganan Covid-19 pada 2020 lalu belum terserap maksimal padahal banyak program lain yang sudah ditunda karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Virus mematikan itu.
“Saya tadi mendengar berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2020, bahwa serapan anggaran untuk penanganan Covid-19, belum optimal terserap,” ucapnya.
Dikatanya, kami sangat mendukung langkah-langkah penanganan Covid-19 dan dampaknya. Untuk itulah pihaknya bisa memaklumi kebijakan pemerintah daerah yang fokus mengalokasikan anggaran tersebut.
“ Kami sangat mendukung apa yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19, tapi penggunaan anggaran itu harus terbuka,” tukasnya.
Gultom pun mengungkapkan bahwa tahun 2020 lalu sebesar 50 persen anggaran daerah dirasionalisasi untuk mendanai penanganan Covid-19. Tahun 2021 ini, sebesar 8 persen anggaran di-refocusing kembali untuk penanganan virus mematikan itu baik pencegahan, penagulangan dan pemolehannya.
“Kondisi ini membuat banyak program pembangunan tidak bisa dijalankan karena anggarannya difokuskan untuk penanganan Covid-19, oleh karena itu sangat disayangkan apabila serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 tidak maksimal padahal anggarannya tersedia, bahkan pengalokasiannya sampai harus menunda sejumlah kegiatan lain,” tuturnya.
Anggota Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Kotim ini juga menyebutkan dengan adanya keterbukaan anggaran tersebut pihaknya dan masyarakat dapat mengetahui anggaran tersebut dipergunakan dengan baik dan tepat sasaran sehingga tidak ada kecurigaan anggaran tersebut dipergunakan kemana.
“Selaku fungsi pengawasan terhadap penggunaan maupun rencana penggunaan uang rakyat tersebut, kami minta keterbukaan jangan ada kesan tutup-tutupi, karena itu uang rakyat, sebagai wakil dari rakyat kami ingin tahu kejelasan penggunaan secara rinci,” pungkasnya.
Facebook Comments