Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar menunda berbagai program yang tidak mendesak seperti pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur.
Sebaliknya Demokrat meminta pemerintah harus fokus pada pengendalian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dinilai lebih penting untuk ditangani.
“Sebaiknya pemerintah menunda hal-hal yang dirasakan belum urgent seperti pemindahan Ibu Kota Negara,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan dalam rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah, Jakarta, Selasa (28/9/2021).
Hasan juga menjelaskan, realisasi APBN tahun 2022 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pandemi. Namun hal itu juga bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat dari sektor kesehatan, pendidikan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), kebangkitan UMKM dan ketahanan pangan.
Selain itu Hasan juga mengemukakan, pemerintah juga harus mencermati inflasi yang selama pandemi berada di level yang rendah. Seharusnya, kata Hasan, ini sebagai pengingat pemerintah bahwa daya beli masyarakat terus menurun.
“Pemerintah, BI dan OJK ini seharusnya mencermati inflasi yang begitu rendah sebagai alarm daya beli masyarakat yang terus menurun,” ujarnya.
Begitu juga dengan jumlah tingkat pengangguran dan kemiskinan yang sedang terjadi. Ketahanan pangan menjadi faktor penting yang harus dicapai. Misalnya dengan meningkatkan nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani. Baik petani penggarap atau pemilik lahan di bawah 1 hektare dan meningkatkan nilai tukar nelayan yang saat ini anggarannya kecil.
Facebook Comments