Diduga Gelapkan BLT DD, Kades Basirih Hulu Catut Nama Presiden dan Gubernur

- Advertisement -
Berawal dari adanya informasi yang berkembang ditengah masyarakat di Desa Basirih Hulu, terkait adanya dugaan Kades dan prangkat desa setempat menggelapkan BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) warganya, Selasa (28/09/2021).

Ironisnya Kades ini mencatut nama Gubernur dan dengan adanya temuan BPK, tidak tanggung tanggung lagi oknum staf desa juga mencatut nama presiden sebagai dalih untuk menjawab pertanyaan warga yang menanyakan haknya.

Menurut keterangan dua orang nara sumber berinisial UL dan DN warga Desa Basirih Hulu bahwa pada bulan April 2021 mereka telah menerima BLT DD di kantor desa sebesar Rp600 ribu.

BACA JUGA   Instruksi Penting Mendagri Tito Karnavian Wajib Untuk Diketahui

Dibulan Agustus 2021 kembali datang ke kantor desa untuk menanyakan BLT DD miliknya yang masih tersisa 6 bulan.

Saat Ia tanyakan hal itu, Kades Basirih Hulu Nuryadi menjawab dengan dalih BLT DD miliknya dihapus Gubernur.

Sementara DN telah mendapat informasi sudah dihapus oleh Presiden, yang disampaikan oleh salah satu perangkat desa melalui salah seorang warga setempat.

Setelah mendengar informasi tersebut DN akhirnya percaya saja dan tidak pernah lagi  mempertanyakan haknya kepada pemerintah desa.

Yang membuat aneh dan curiga, DN melihat di depan rumahnya ada seorang oknum perangkat Desa Basirih Hulu bernama Kaspul di malam hari kerumah Pak Amat untuk mengantar surat undangan pengambilan BLT DD.

Keesokan harinya DN kaget melihat banyak warga yang berbondong-bondong mendatangi kantor desa untuk mengambil BLT DD.

Dijelaskan UL dan DN, BLT DD  milik mereka dihapus tanpa diberitahu oleh pemerintah desa, sebelumnya mereka mendapat pernyataan dari Kades BLT DD selama 12 bulan (satu tahun) setiap pengambilan BLT DD membuat pernyataan dengan materai 10 ribu.

DN menyampaikan bahwa banyak korban lainnya yang diperlakukan seperti hal yang sama, tetapi menurut DN mereka tidak berani dan diam saja.

UL dan DN merasa kecewa dengan perlakuan oknum kades ini, mereka meminta agar pihak penegak hukum dan dinas terkait untuk mengusut kasus ini sampai tuntas, dengan cara turun ke desa dan mereka siap bersaksi dan siap untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang mereka alami.

[*to-65].

BACA JUGA   Pantau ! Pilkades Sungai Ubar Mandiri Rawan Politik Uang
- Advertisement -
Iklan
- Advertisement -
- Advertisement -
Related News