Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengungkapkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan bentuk keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemerataan kesejahteraan Indonesia.
Fadjroel juga menyinggung halangan yang berpotensi muncul dari para pendukung kebiasaan lama. “Halangan perubahan bisa muncul dari para pendukung kebiasaan lama, namun Bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tulus ikhlas mengajak seluruh rakyat Indonesia bergotong-royong mengatasi masalah dan bergerak maju bersama-sama,” ujar Fadjroel dalam, Jumat (1/10/2021).
Namun, Fadjroel bersyukur Surat Presiden (Surpres) tentang RUU IKN telah diserahkan ke Ketua DPR RI Puan Maharani. Bagi Fadjroel, pemindahan ini merupakan langkah Jokowi untuk mewujudkan Indonesia-sentris.
“Ibu kota negara yang baru berada di tengah wilayah geografis Nusantara merupakan simbol transformasi progresif menuju Indonesia Maju. Transformasi progresif dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang berprinsip pada Indonesia-sentris (pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia), perlindungan lingkungan dalam menghadapi climate change, kualitas baru tata kelola pemerintahan, dan transformasi progresif dan menyeluruh kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya,” kata Fadjroel.
Fadjroel kemudian menyitir pernyataan Jokowi soal transformasi dari pemindahan pusat pemerintahan ini. Jokowi sebelumnya mengatakan perpindahan ibu kota merupakan sebuah transformasi dan perubahan budaya kerja, sistem kerja, hingga perpindahan basis ekonomi.
“Menumbuhkan habitus Indonesia Maju merupakan prinsip utama perpindahan IKN dalam pandangan Presiden Joko Widodo,” jelas Fadjroel.
Surpres tentang RUU IKN ini sebelumnya diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Rabu (29/9). Puan memastikan akan segera menindaklanjuti Surpres RUU IKN.
“Pada kesempatan ini, kami pimpinan DPR, saya beserta Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), menerima Pak Mensesneg dan Kepala Bappenas yang membawa Surpres dari pemerintah terkait ibu kota negara,” kata Puan.
“Kami di DPR RI tentu saja akan melaksanakan proses tersebut melalui mekanisme yang ada, pada waktu yang akan kami sepakati dalam rapim. Namun tentu saja dari hari ini,” imbuhnya.
Puan berharap pemerintah bisa menyosialisasikan secara komprehensif ke publik mengenai rencana pemindahan ibu kota negara. Puan juga meminta pemerintah menjelaskan secara detail ke publik mekanisme pembiayaan pemindahan ibu kota negara.
“Tentu saja pemerintah harus bisa menyosialisasikan ke publik secara komprehensif perlunya pemindahan ibu kota negara dari sisi ekonomi, sosial, efektivitas pemerintahan, termasuk menyosialisasikan tahapan-tahapannya dan skema pembiayaannya,” pungkasnya.
Facebook Comments