Kinerja BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kotim disoroti anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Dadang Siswanto lantaran lambannya memberikan data dampak banjir yang diminta.
“Dari kemarin kami meminta data dampak banjir, tapi sampai saat ini belum diberikan. Ini penting sebagai bahan evaluasi karena menyangkut kebijakan,” kata Dadang di Sampit, Senin (4/10/2021).
Dia sempat mengingatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal pendataan dampak banjir di Kotim.
Menurut Dadang, akhir Agustus lalu banjir cukup parah, melanda wilayah utara atau hulu, yang meliputi enam kecamatan yaitu Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai.
Banjir juga sempat turun ke wilayah hilir yakni Kecamatan Kota Besi.
Banjir cukup parah karena ribuan rumah warga terendam.
Sebagian warga terpaksa mengungsi karena banjir hampir menenggelamkan rumah mereka.
Dadang mengingatkan BPBD terkait pentingnya kecepatan dan keakuratan data. Data tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan penanganan bencana, apalagi jika kondisi cukup darurat.
Data dibutuhkan untuk pemetaan kondisi bencana banjir serta warga yang terdampak. Tujuannya agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat, tepat dan efektif, khususnya dalam hal pencegahan korban jiwa dan penyaluran bantuan.
Dia mewanti-wanti pihak BPBD, jangan sampai langkah penanganan bencana maupun pasca bencana terhambat lantaran lambannya pendataan.
BPBD diharapkan bekerja cepat dan optimal karena menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di daerah ini.
Setelah tanggap darurat itu, hal penting lainnya lanjut Dadang, adalah penanganan pascabencana yaitu menghitung secara cepat dan tepat berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.
Perlu inventarisasi seperti sarana dan prasarana yang rusak, fasilitas umum yang tidak berfungsi, serta jumlah rumah warga yang tidak bisa lagi dihuni.
Pendataan itu, tambah Dadang, harus dilakukan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam membuat keputusan, apalagi banjir di daerah ini juga menyita perhatian pemerintah provinsi dan pusat.
“Kami tunggu data ini sebelum pembahasan APBD murni 2022 dilaksanakan. Ini penting karena menjadi dasar evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan ke depan terkait penanggulangan bencana,” tegas Dadang.
Sebelumnya BPBD menyebutkan, ada 10.580 jiwa yang tersebar di 60 desa dan satu kelurahan di tujuh kecamatan yang terdampak banjir.
Selain itu juga terdapat delapan sekolah dan tiga puskesmas yang sempat terendam banjir.
[*to-65].
