Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, serta masa libur akhir tahun identik dengan kenaikan mobilitas masyarakat. Meski pandemi terkendali, perkembangan COVID-19 yang masih terhitung dinamis.
Dengan demikian menjelang masa liburan tersebut, menjadi hal
yang harus diwaspadai. Pada liburan Natal dan Tahun Baru 2021, pemerintah melakukan pengetatan dan pengawasan terhadap mobilitas warga.
Seiring dengan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai dengan asesmen yang berlaku di tiap daerah menjelang liburan dimaksud.
Dalam Dialog Media Center Forum Merdeka Barat (FMB9) – KPCPEN, Rabu (8/12/2021), Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting menjelaskan bahwa meski persiapan kebijakan guna mengatur mobilitas selama menjelang Nataru telah dimulai sejak sebelumnya,
namun pemerintah menerapkan kebijakan sesuai situasi terakhir.
Dalam hal ini, evaluasi pada awal menjelang bulan Desember menunjukkan situasi pandemi terkendali didukung capaian vaksinasi yang cukup tinggi di wilayah Jawa dan Bali.
Kebijakan gas dan rem, ujarnya, diterapkan juga pada saat menjelang Nataru, agar pemulihan berbagai sektor berjalan bersama.
“Pemerintah lakukan penyesuaian (kebijakan) agar pemulihan kesehatan, ekonomi, sosial budaya bisa tetap berimbang, sehingga tata kelola pengendalian pandemi dapat berjalan baik,” tuturnya.
Ia mengatakan, pengamatan situasi akan terus berlangsung. Kondisi pandemi dinamis tergantung bagaimana mengelolanya.
Karena itu, dokumen terkait pengendalian COVID-19 juga selalu berubah dan dinamis, sesuai perkembangan di dalam maupun luar negeri.
Pada Nataru kali ini, ujar Alex, pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan, bukan penyekatan. Diharapkan, masyarakat dapat membangun kewaspadaan dan mengukur prioritas dalam rangka melindungi diri sendiri dan mencegah penularan.
Dalam penyampaian komunikasi risiko, Alex menganggap masyarakat juga harus memahami strategi penanganan pandemi yang disiapkan pemerintah menjelang Nataru, yakni deteksi, pencegahan, dan respon.
Upaya tersebut telah disiapkan pemerintah dari hulu ke hilir, sedangkan masyarakat diminta berperan aktif untuk mendukung pelaksanaannya agar pandemi semakin terkendali.
“Kalau kita masih menularkan, terinfeksi, maka mutasi juga masih berjalan terus,” tandas Alex.
Ia menegaskan bahwa menjelang Nataru pemerintah tidak melarang mudik dan liburan, asalkan terkendali. Di semua ruang publik termasuk tempat wisata akan ada Satgas untuk memperkuat
pengawasan. Selain itu, diharapkan penggunaan PeduliLindungi juga dapat direspon dengan baik.
Seperti, persiapan isolasi bagi yang berstatus hitam, vaksinasi bagi yang merah atau kuning, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Jalan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
www.kominfo.go.id, diperbolehkan masuk hanya bagi yang hijau.
Kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika menyampaikan bahwa situasi pandemi di wilayahnya cukup terkendali.
Salah satunya ditandai dengan BOR di bawah 3% dan tingkat kepatuhan prokes yang tinggi.
Untuk Nataru, pihaknya akan menerapkan PPKM sesuai asesmen yang berlaku, disertai pembatasan kegiatan untuk Nataru sesuai regulasi yang ada.
Dewi juga menjelaskan bahwa saat ini tingkat vaksinasi Jawa Barat adalah 66,74% untuk dosis pertama dan 47% untuk dosis kedua. Ia menegaskan.
Upaya percepatan dan melengkapi vaksinasi akan tetap didorong, termasuk untuk populasi lansia yang saat ini tingkat vaksinasi dosis pertama diatas angka 50%.
Meski pada Nataru tidak ada larangan untuk bepergian atau ke luar kota, pihaknya melakukan persiapan berjenjang agar situasi tetap terkendali. Ia mengingatkan para kepala daerah untuk
mengaktifkan kembali fungsi satgas hingga tingkat RT dan RW, termasuk untuk menyampaikan informasi kepada warga.
Prokes diterapkan ketat di tempat ibadah, pusat kegiatan ekonomi, dan pariwisata. Selain itu, akselerasi vaksinasi dan penguatan 3T juga terus diupayakan, berdampingan
dengan penyiapan kesiagaan fasilitas kesehatan.
“Intinya tidak ada larangan, asalkan semua disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.
Penerapan protokol kesehatan juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan pusat perbelanjaan untuk berkegiatan selama pandemi, bersama dengan kewajiban vaksinasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja. Ia menegaskan, terdapat 3 lapis protokol COVID-19 yang diterapkan di pusat perbelanjaan, yaitu wajib vaksin, prokes secara umum, serta prokes yang dilakukan setiap penyewa/tenant sesuai kategori usaha masing-masing.
“Untuk Nataru, APPBI mengingatkan kembali para anggotanya untuk menghindari kegiatankegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, serta meningkatkan kedisiplinan dan
kepatuhan 3 lapis protokol COVID-19,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dalam penerapan upaya-upaya tersebut, untuk memastikan pusat perbelanjaan aman dikunjungi.
Instrumen wajib vaksinasi, dikatakannya, didukung oleh penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Alphonzus menyebutkan bahwa masyarakat dan pengelola sekarang sudah semakin sadar danterbiasa menggunakannya.
Ia juga menilai aplikasi ini dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pusat perbelanjaan.
Ia menekankan bahwa pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah untuk menerapkan PPKM sesuai level tiap daerah pada Nataru.
Diharapkan, hingga akhir tahun tingkat kunjungan ke pusat
perbelanjaan mencapai 70% sehingga lebih baik dari 2020 lalu. Selain itu, ia berharap tidak ada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Jalan Merdeka Barat No.9Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
www.kominfo.go.id penutupan usaha kembali, karena akan berdampak tidak hanya bagi pengelola maupun penyewa,
melainkan juga kepada masyarakat luas.
Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN
Fadzrin Widya Koswara (0823-2020-1990) dan Fentya Dwi (0812-8451-9595)
[*to-65]
