Penanganan Tengkes (kekerdilan yang berawal dari gizi buruk) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus ditingkatkan.
Terkait dengan penanganan Tengkes ini, Ketua Komisi III DPRD Kotim, Mariani meminta pemerintah setempat meningkatkan penanganan tengkes, agar lebih berkualitas kesehatan generasi penerus semakin baik.
“Akses terhadap makanan, pola asuh dan pelayanan kesehatan ditingkatkan serta meminimalkan segala bentuk malnutrisi. Kami berharap pemerintah, khususnya melalui Dinas Kesehatan untuk memperhatikan masalah ini secara serius,” kata Mariani di Sampit, Kotawaringin Timur, Senin 28 Maret 2022.
Kotawaringin Timur telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu kabupaten fokus penanganan tengkes dengan angka yang cukup tinggi yaitu 48,84 persen, tertinggi di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan prevalensi sebaran tengkes di Kabupaten Kotawaringin Timur, per 27 Agustus 2021 di Kotawaringin Timur sebesar 22 persen menurun 5 persen dari 27 persen per 31 Desember 2020.
Diketahui pada tahun 2021 lalu, kasus tengkes dan kurang gizi hingga gizi buruk cukup tinggi diantaranya ditemukan di Kecamatan Teluk Sampit. Ini menunjukkan bahwa masalah tengkes perlu tetap mendapat perhatian serius.
Kotawaringin Timur telah mendapat apresiasi pemerintah pusat dan provinsi terkait komitmen dalam mengatasi tengkes dan gizi buruk. Kinerja positif ini tentu harus ditingkatkan agar kasus tengkes bisa terus ditekan hingga sekecil mungkin.
Legislator ini meminta Dinas Kesehatan dan semua pihak terkait lebih serius lagi dalam menangani tengkes. Semua pihak harus bahu membahu dengan membantu sesuai bidang masing-masing agar kasus tengkes dan gizi buruk bisa diatasi dengan baik.
Dia menduga masih ada kecamatan lainnya yang tinggi kasus gizi buruk dan tengkes. Untuk itulah pentingnya pendataan dan penelusuran kasus tengkes dan gizi buruk sehingga penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.
Tengkes perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena penyakit gagal tumbuh pada anak itu berdampak terhadap perkembangan fisik dan kemampuan berpikir anak. Jika tidak ditangani serius, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kualitas generasi penerus di daerah ini.
“Saya harap ini harus jadi program prioritas. Kami di DPRD siap mendukung dan memperjuangkan anggaran untuk pelaksanaan programnya,” pungkasnya.
Facebook Comments