Ada 864 usulan masyarakat melalui dana pokok pikiran (pokir) yang disampaikan H Rudianur, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim).
Usulan masyarakat tersebut menurutnya diangkat dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan, yang disampaikannya pada saat kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPD Kotim Tahun 2024 di Aula Bappelitbangda, Selasa 21 Maret 2023.
“Sebagaimana terinput pada SOPD tahun 2024 adapun totalnya berjumlah 864 usulan dari semua daerah pilihan,” ujar Rudianur, Selasa 21 Maret 2023.
“Untuk itu diperlukan koordinasi integrasi dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan terarah,” katanya.
Lanjutnya, Musrenbang RKPD memiliki peran dan poin strategis dalam penyampaian pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan daftar usulan dan saran serta pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi.
Penyerapan aspirasi melalui usulan masyarakat dimaksud katanya, melalui reses, dengar pendapat dengan mitra kerja OPD, dan kunjungan kerja dewan serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan.
Hal ini ujarnya akan mampu meminimalisir terjadinya ketidakpastian dan kepuasan aspirasi yang tidak terpenuhi serta meminimalisir terjadinya inefisiensi anggaran, serta rangkaian kegiatan ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyelaraskan rancangan RKPD dengan usulan dari masyarakat melalui setiap tahapan musrenbang.
“Yang mana kita ketahui didalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan non pemerintah sekaligus untuk mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan,” terangnya.
Dia menambahkan, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi pembangunan infrastruktur dan penguatan pangan yang berkelanjutan harus memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
“Diketahui bahwa isu strategis sekarang ini yaitu penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, akses dan pelayanan dasar pendidikan dan Kesehatan, dengan berpedoman pada RPJMD Kotim yang merupakan focus arah pembangunan,” sebutnya.
Ditegaskannya, hal ini guna mensinergikan dan memadukan sektor-sektor lainnya sebagai komponen utama dalam membuka aksesibilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga dapat memberikan jawaban terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan, demikian.
