Aroma potensi dugaan korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sangat tinggi dan merebak tercium publik.
Ironisnya, ditengah kondisi keuangan daerah yang dilanda krisis saat ini, dimana pemerintah daerah telah menyetop beberapa kegiatan OPD dengan dalih krisis keuangan.
APBD yang ada sebagian besar digunakan untuk membayar utang penguasa masa lalu yang cukup besar menjadi beban pemerintah saat ini.
Kok masih ada dugaan praktek-praktek jahat yang dilakukan oknum menggunakan uang rakyat jadi bacakan, dengan cara penggelembungan anggaran diberbagai item kegiatan yang dinilai tidak rasional sangat jauh dari efisien dan terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.
Seperti halnya anggaran yang dialokasikan untuk Telivisi Kabel (TV Kabel) sampai 240 unit, pembuatan kalender, hingga foto booth, anggarannya dinilai terlalu besar.
Tingginya potensi dugaan korupsi atau penyimpangan uang negara yang diduga kuat jadi bacakan di DPRD Kotim tersebut telah diberitakan dibeberapa media yang dikutif media ini.
Hingga berita ini ditayangkan, Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson dan Sekretaris Dewan DPRD Kotim Bima Ekawardana, memilih bungkam tidak menjawab ketika dikonfirmasi melalui whatsApp.
Sementara sejumlah Legislator di DPRD Kotim ada yang mengaku terkejut dan kaget dengan aroma yang tak sedap ini dan ada yang memberikan statemennya dimedia.
Seperti, Legislator dari Partai Demokrat SP Lumban Gaol, dan Ketua Komisi I DPRD Kotim Rimbun ST.
Legislator yang dinilai sangat vocal di DPRD ini mengaku terkejut dan sangat kaget dengan mata anggaran yang dinilai tidak rasional di Sekretariat DPRD Kotim tersebut.
Ia menyebut biaya anggaran berlangganan TV Kabel dan Internet yang dialokasikan tersebut dipastikan tidak benar.
Menurut Gaol, Pihaknya tidak pernah mengusulkan atau mengetahui anggaran tersebut,”Sebaiknya ditelisik saja lagi, biar kedepan lebih baik,” ujarnya, dikutif dari media Radar Sampit.
Intinya Ia sepakat ada indikasi penggelembungan anggaran dari data tersebut. Ia mendorong anggaran di Sekretariat DPRD Kotim ini harus dikupas habis.
Supaya tidak ada permainan anggaran lagi kedepannya yang terindikasi merugikan keuamngan daerah. Bahkan jika perlu Aparat Penegak Hukum (APH) bisa melakukan pemeriksaan hingga penyelidikan.
“Saya sangat setuju dikupas bila memang dipaksakan pembengkakannya. Termasuk biaya Sekretariat kalau itu benar memang kurang masuk akal.” katanya.
“Apabila itu terindikasi mark up, saya sependapat ditindaklanjuti, karena bagaimanapun juga Sekretariat harusnya menjadi contoh untuk penertiban di instansi lain juga,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kotim Rimbun St. yang terlibat membahas anggaran DPRD itu mengaku tidak mengetahui secara persis pos-pos anggaran yang terperinci tersebut .
Pihaknya hanya membahas secara garis besar saja, tidak masuk sampai satuan kecil, seperti halnya langganan TV Kabel hingga ratusan unit tersebut.
Rimbun pun mengakui tidak mengantongi DPA Sekretariat DPRD tersebut,” Anggota pun tidak punya DPA ini. Jadi saya tidak bisa bicara banyak juga,” tukas Rimbun.
Terkait Sengkarut aroma tak sedab di Sekretariat ini Audy Valent, aktivis yang terkenal vocal di Kotim angkat bicara.
Menurut Audy Valent, Bagiman dengan pemikiran wakil rakyat seperti ini, yang jadi pertanyaan, siapa yang punya gagasan seperti ini ??.
“Harusnya lihat dulu realita keuangan pemerintah Kotim, ketika pemerintah lagi dalam kebingungan memikirkan keuangan, gali lobang tutup lobang, semestinya ikut prihatin,” ujar Audy, Minggu 17 September 2023.
“Pikir-pikir dulu mengajukan anggaran yang sifatnya menguras atau membesarkan dari anggaran yang sudah ada, fokus berpikirlah pada masalah keuangan yang saat ini dialami pemerintah,” katanya.
Pihaknya akan melaporkan seraca resmi dugaan yang beraroma tak sedap atau aroma korupsi ini ke Penegak Hukum.
“Saya minta APH dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan atau dari Polres Kotim segera turun tangan menyikapi pemberitaan terkait dugaan adanya aroma korupsi ini,” demikian tegas Audy Valent. (Red).
