SAMPIT – Pengamat Politik M. Gumarang di Kotim pertanyakan realisasi statement Bupati Kotim yang koor-koar di media massa pada 29 Oktober 2020 bulan lalu terkait akan Menonjobkan 2 Kadisnya yang terlibat Politik Praktis.
Kepada media ini Pengamat Politik ini mengatakan bahwa statement Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Supian Hadi hanya gertak sambal, lantaran hingga saat ini belum ada terbukti realisasinya.
“Statement Bupati Kotim di media massa itu menurut saya hanya gertak sambal saja, untuk mengelabui publik, menakut-nakuti bawahannya,” ujar Gumarang selaku pengamat
“Padahal Bupati Kotim ini lupa dan tidak bercermin kepada apa yang dia lakukan selama ini, ada istilah dalam pribahasa,”Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari, jadi bagaimana mungkin dia akan berani melakukan stepmen itu kalua dia sendiri setali tiga uang,” kata Gumarang.
Dikutif dari Media Mata Kalteng diterbitkan 29 Oktober 2020 (19:09 WIB) bahwa kegusaran Bupati Kotim untuk menonjobkan 2 Kadis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah terekspos dimedia ini bahwa keduanya diduga terlibat dalam kampanye dan mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotim tahun 2020.
Keduanya juga diduga menggunakan fasilitas negara dan anggaran dari pemerintah. “Ada dua orang, jadi mereka menggunakan fasilitas dan menggunakan anggaran untuk membagikan apapun,” terang H Supian Hadi Bupati Kotim, Kamis 29 Oktober 2020.
Namun terkait siapa kepala dinas yang akan dirinya nonjobkan tersebut, bupati enggan mengungkapkan. Bahkan saat ditanya inisial pun Supian tetap masih menutupi. “Ga ada inisial nanti kalian tau sendiri,” katanya.
H Supian Hadi menerangkan kebijakan tersebut diambil berdasarkan lantaran memiliki bukti atas dugaan yang dilakukan oleh kedua kepala dinas tersebut. Namun bukti tersebut tidak akan dibuka sampai proses pengadilan jika kedua kepala dinas ini menuntut.
“Biarpun semua wartawan nanya tidak bakal saya buka. Kalau mau tau nanti di pengadilan kita buka,” terangnya. Dirinya menjelaskan secepatnya kedua kepala dinas tersebut akan menerima SK. Pasalnya saat ini SK tersebut telah dilakukan penandatanganan, sehingga secepatnya akan disampaikan oleh pihak yang bersangkutan.
“Soal SK sudah selesai dan tinggal tandatangan, satu-satu dulu,” jelasnya. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dirinya akan langsung mengangkat pelaksana tugas (Plt) kepala dinas agar roda pemerintahan tetap berjalan normal. “Kita akan langsung lantik Plt lah,” tutupnya.
Lanjut Gumarang selaku pengamat, Ada pula yang menilai bahwa itu mungkin trik politik Bupati Kotim menutupi keterlibatannya dalam poltik praktis dan/atau ketidak netralannya dalam Pilkada Kotim 2020.
Sehingga dilakukan sikap atau sekanario seperti itu biar terlihat tegas dan netral. Bahkan ada pula yang menganggap mungkin itu adalah kebiasaan dan kemapuan memimpin dengan gaya kepemimpinan gertak sambal agar bawahan loyal dan takut terhadap kepemimpinannya.
Terlepas apapun kata Gumarang selaku pengamat terhadap presepsi masyarakat Kotim terhadap kasus 2 Kepala Dinas yang mau di nonjobkan oleh Bupati Kotim karena tersangkut politik praktis dalam Pilkada Kotim 2020.
Nampak Bupati Kotim sudah mulai lupa atau melupakan kasus tersebut dan masyarakatpun nampak hanyut terbawa dengan persoalannya masing-masing yang sedang melandanya terutama persoalan pandemi covid-19 dan krisis ekonomi yang semakin mengancam masyarakat.
“Maka yang menjadi persoalan adalah kasus tersebut tidak boleh dilupakan dan seharus ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, karena hal tersebut merupakan pelanggaran dan siapapun orangnya baik ASN maupun Bupati itu sendiri kalau ada pelanggaran harus ditindak,” pungkas Gumarang pengamat politik.
[*to-65].
Misteri 2 Kepala Dinas Dinonjobkan Bupati Kotim, Dipertanyakan Warga
Facebook Comments