SAMPIT. Legislator Partai Demokrat Ir. SP. Lumban Gaol memberikan warning kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berkaitan dengan tanah hibah yang belum lama ini sudah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kotim Supian Hadi seluas 3 (tiga) hektare untuk pembangunan kantor baru Polresta tersebut jangan sampai terjadi masalah dengan masyarakat.
“Kami informasi kami terima, lahan tersebut masih tumpang tindih kepemilikan dengan masyarakat. Jadi pemda Kotim menyerahkan tanah ke Polri harus benar-benar clear tidak masalah,” ungkapnya Selasa (26/1/2021) kemaren.
Legislator yang juga sebagai anggota Komisi I DPRD Kotim itu menegaskan, lahan tiga hektare yang terletak di ruas Jalan Soekarno (lingkar utara) Sampit yang sudah dicanangkan untuk pembangunan kantor baru Polresta di Kotim, bahkan tanah hibah juga diserahkan untuk pos polisi di Jalant Jenderal Sudirman dekat Islamic Center itu harus benar-benar tidak akan menimbulkan konflik nantinya.
“ Jangan sampai ini menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah sendiri yang nantinya dapat merugikan pihak-pihak,” harapnya.
Bahkan dia juga mengingatkan jauh-jauh, agar kedepannya tidak terjadi sengketa yang dinilai ujungnya bisa berimflikasi hukum kepada pihak pemerintah yang memberikan tanah hibah tersebut.
“Apalagi kami dengar bahwa pemberian ini diduga menggunakan anggaran daerah yang diduga cukup fantastis. Bahkan sepengetahuan saya, bahkan hingga saat ini belum pernah dibahas dengan Komisi I DPRD kotim sebagai mitra kerja pemerintah daerah,” tukasnya.
Disisi lain dia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah merealisasikan tanah hibah untuk pengembangan Polres Kotim menjadi Polresta tersebut, namun dia berpesan agar dalam konteks ini tidak menimbulkan masalah terhadap warga masyarakat.
“Saya tetap mendukung penyediaan lahan hibah untuk Polresta, namun harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak menjadi masalah besar,” tutupnya.
BACA JUGA: Kursi Wakil Ketua II DPRD Kotim Kosong, Karena Tak Kunjung Dilantik
(Red)
Facebook Comments