Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Handoyo J Wibowo menyebutkan agar operator pelabuhan dalam Kota Sampit tidak memaksakan diri untuk ngotot melayani angkutan berat.
Karena menurut Handoyo selama ini kerugian besar daerah itu akibat jalan rusak terutama di Jalan S.Parman Sampit itu.
“Saya harapkan pihak operator pelabuhan tidak usah ngotot memaksakan muatan di atas 8 ton jalan di dalam Kota Sampit. Karena selama ini sudah cukup daerah ini dirugikan dengana aktivitas 20 sampai 30 ton kontainer yang melintas di Jalan S Parman menuju pelabuhan Sampit itu dan itu harus diketahui,”kata Handoyo, Selasa, 20 April 2021.
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan sekitar miliaran rupiah APBD Kotim dirugikan hanya untuk memperbaiki ruas jalan S Parman yang terus mengalami kerusakan itu.
Menurutnya kerusakan ini disinyalir karena angkutan yang keluar masuk pelabuhan Sampit itu bermuatan melebihi kemampuan jalan.
“Saya sepakat dan mendukung langkah Dinas Perhubungan membatasi muatan itu, selama muatan sumbu terberat (MST) 8 ton diziinkan, tapi kalau MST yang 10-30 ton itu namanya sengaja menghancurkan kota ini,”tegasnya.
BACA JUGA : RPJMD 5 Tahunan Kotim Harus Menjadi Momentum Perubahan Bagi Daerah
Menurutnya apabila jalan S.Parman ini terus dilindas angkutan berat maka tahun 2021 ini akan menjadi rusak parah.
Sementara kata Handoyo di satu sisi anggaran daerah sudah tidak tersedia lagi untuk membiayai perbaikan jalan itu.
“Kalau dibiarkan saya yakin tahun ini rusak parah, sementara yang ada ini saja tambal sulam dan rusak lagi, kalau rusak parah uangnya dari mana lagi,” tukas Handoyo.
Handoyo menyebutkan selama ini pemerintah kabupaten sudah cukup bertoleransi, apalagi dimasa pemerintahan Supian Hadi-Taufiq Mukri, padahal dalam perda angkutan jalan itu sudah menegaskan bahwa muatan terberat hanya 8 ton.
(Red)
Facebook Comments