DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), dalam hal ini anggota Komisi I Rimbun mengatakan akan pikir-pikir nanti jika Pemkab Kotim mengajukan anggaran terkait proyek multiyear ke DPRD Kotim.
“ Kedepannya akan pikir-pikir bisa menyetujui anggaran untuk pembayaran proyek multiyears pemerintah kabupaten,” ucapnya, Rabu, 28 April 2021.
Pasalnya, proyek yang seharusnya sudah selesai pada tahun anggaran tahun 2020, akan tetapi sampai tahun 2021 ini banyak proyek multiyears itu yang tidak selesai.
“Jujur saya katakan, keraguan besar untuk terlibat membahas atau bahkan menyetujui untuk lanjutan proyek multiyears yang mangkrak ini,” tukas Rimbun.
Ditegasnya, jika ada jaminan bebas dari persoalan hukum, kita akan setujui anggaran proyek multiyears.
“ Akan tetapi jika tidak ada jaminan bebas dari persoalan hukum kedepannya jika DPRD ikut serta menyetujui anggaran untuk penyelesaian itu, kami tidak mau itu,” tegasnya.
Kami sangat khawatir ketika DPRD Kotim menyetujui proyek yang tidak selesai itu diberikan lagi tambahan anggaran padahal pekerjaan itu seharusnya sudah selesai.
“ Ini akan berimplikasi kepada masalah hukum, tentunya kita tidak mau ikut disalahkan. Jika nanti ada tambahan anggaran proyek Multiyears, kami akan pikir-pikir untuk menyetujui dan jika DPRD ikut menyetujui, DPRD juga rawan terseret karena menyetujui hal yang sudah bermasalah,” tegasnya.
Rimbun menyebutkan sejumlah proyek pemerintah kabupaten yang dipaketkan dalam tahun jamak itu diantaranya adalah proyek road race, pembangunan gedung expo, mall pelayanan publik dan lain sebagainya.
“Potensi bermasalah itu sudah mulai terlihat salah satunya roadrace ini, kita mulai melihat sudahbmulai diperiksa aparat untuk proyek itu, apa yakin kedepannya proyek lainnya tidak menimbulkan masalah juga, saya pesimis,” ucap Rimbun.
Ia menegaskan sejak awal sudah mengingatkan pemerintah kabupaten untuk berhati-hati dalam pelaksanaan maupun perencanaan proyek besar itu.
Pasalnya, ada ratusan miliar kucuran dari APBD Kotim untuk membiayai sejumlah proyek besar di era pemerintahan Supian Hadi-Taufiq Mukri itu.
“Kadang kita bicara keras dianggap negatif, padahal kita ingin pemerintah itu hati-hati dalam mengambil langkah supaya tidak seperti saat ini, banyak proyek yang bermasalah,” tukasnya.
Bahkan kata Rimbun, sejumlah proyek multiyears yang bermasalah ini tidak hanya dibidik oleh Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur saja namun ada institusi lain yang juga membidiknya.
(Red)
Facebook Comments