DPRD Kotim mencium aroma adanya ketidak adilan dalam pendataan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), sebagaimana yang di sampaikan M Kurniawan Anwar, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Selasa 14 September 2021.
Dalam hal pendatan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) M Kurniawan Anwar mengatakan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 ada beberapa hal yang pihaknya menilai penting untuk disampaikan, terutama terkait refocusing anggaran untuk menangani dampak penyebaran Covid-19.
Menurut Kurniawan, penggunaan anggaran pada penanggulangan Covid-19 ini harus benar-benar di kontrol pihak penerima manfaatnya.
“Karena di lapangan banyak kita temui masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih carut marut di daerah kita,” kata Kurniawan, Selasa 14 September 2021.
“Tingginya sistem pendataan kekeluargaan di tingkat pengurus desa maupun pengurus di kota, dimana yang di data hanya keluarga-keluarga pemangku kekuasaan saja sedangkan masyarakat yang benar-benar tidak mampu malah tidak terdata,” ujarnya.
“Mohon hal ini menjadi evaluasi keras bagi kita semua. Jangan sampai refocusing anggaran akibat Covid-19 ini malah justru menjadi polemik baru di daerah kita,” tegas Kurniawan.
“Jadikanlah refocusing ini menjadi salah satu solusi dalam membangkitkan kembali perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Mengingat anggaran yang cukup besar disisihkan dalam menangani pandemi Covid-19 ini,” pintanya.
“Dalam hal ini harus ada penjelasan seberapa besar peran langkah efisiensi serta realokasi belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2021 mengingat sampai saat ini kondisi pandemi masih belum selesai,” pungkasnya.
[*to-65].
