Anggota DPRD Kotim dari Fraksi Partai Demokrat, SP Lumban Gaol angkat bicara guna menanggapi sidak miras yang dilakukan oleh Wakil Bupati Kotim akhir-akhir ini, hingga viral dimedia sosial.
Terkait hal itu menurut anggota DPRD Kotim Lumban Gaol bahwa,”Fenomena sidak yang dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Kotim, terhadap toko penjualan miras akhir-akhir ini justru saya amati bukan lah suatu keinginan hati yang tulus,” ujarnya Kamis, (17/06/21).
“Untuk melepaskan masyarakat khususnya generasi muda agar terlepas dari perilaku minum – minuman keras seperti yang disampaikan pada rekaman vidio berapa hari yang lalu, malahJustru tergambar hanya sebagai strategi pencitraan berulang ulang saja,” kata Anggota DPRD Kotim dari Komisi I yang membidangi urusan politik hukum dan keamanan ini.
BACA JUGA : Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Prihatin Dusun Muara Ubar Terisolasi
“Kenapa saya katakan demikian, kerena melihat dari beberapa kali sidak kelokasi miras dan prostitusi seolah hanya terfokus pada pengambilan gambar saja lalu upload di medsos, setelah itu aparat seolah menindaklanjuti beberapa hari saja lalu muncul kembali seperti sedia kala,” paparnya.
“Saya belum melihat implikasi yang ditimbulkan pasca sidak. Kalau memang benar-benar serius mau memberantas tentu bukan lah perkara sulit,” ucapnya.
“Semua orang tau dimana tempat-tempat penjualan miras, dimana tempat-tempat praktek prostitusi masih berpraktek semua orang tau, tapi buktinya tetap bebas bertransaksi terbuka,” ungkapnya.
BACA JUGA : HM Sriosako Anggota DPRD Kalteng Minta Pemerintah Wajib Realisasikan Bantuan ke Petani
“Hal ini mereka lakukan kerna tidak adanya berjalan sistem pengawasan yang baik dan berkelanjutan. Juga tidak adanya instruksi dan perintah yang tegas dari atasan kebawahan,” jelasnya.
Lanjut Lumban Gaol, Kalau benar ada perintah yang tegas saya yakin akan tutup itu semua, dan justru sekarang kita balik bertanya apakah perintah sekelas wakil bupati tidak di indahkan oleh bawahan.
Kalau itu benar berarti wakil bupati belum memiliki wibawa yang mumpuni dimata anak buah dan ini sangat berbahaya didalam pemerintahan, malah justru bisa merusak daerah ini kedepanya.
BACA JUGA : DPRD Katingan Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RJMD 2018-2023
“Saya bukan tidak mengapresiasi kegiatan sidak yang dilakukan wakil bupati, tapi kalau kegiatan serupa dilakulan berulang-ulang pada jenis sasaran yang sama bagi saya itu justru menunjukkan bahwa sidak beliau hanya pepesan kosong saja,” imbuhnya.
“Saya ingin agar pemerintah daerah mengeluarkan aturan yang jelas dan instruksi yang tegas kepada semua pihak khususnya pihak-pihak yang membidangi,” harapnya.
“Kita punya satpol PP untuk penindakan dilapangan, berikan intruksi yang jelas sesuai aturan-aturan yang berlaku, selain itu kita juga punya aparat kepolisian,” tegasnya.
BACA JUGA : Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson Berterimakasih Akhmad Husain Selama Menjabat Pj. Sekda Kotim
Semuanya itu diperuntukkan untuk menindak setiap kegiatan yang melanggar aturan yang berlaku.
Jangan sampai energi yang dihabiskan begitu heroik namun tidak berefek besar untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat tentang kesejahteraan yang diharapkan.
“Pemerintah perlu segera memperbaiki sengkarut administrasi sengketa lahan, tumpang tindih kepemilikan tanah, masih maraknya galian C ilegal di tengah kota seperti yang masih berlangsung hingga kini di km 9,” tambahnya
BACA JUGA : Anggota DPRD ini Sebut Pemda Kotim Harus Buat Formulasi dan Strategi dalam Program Pembangunan Daerah
“Dan memaksimalkan retribusi-retribusi yang potensial untuk menaikkan PAD, biar bisa digunakan membangun daerah ini dari kerusakan-kerusakan jalan yang parah,” ucapnya
“Jangan sampai kita hanya seolah olah aktif bekerja namun justru untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita saja,” pungkasnya
[Misnato]
BACA JUGA : DPRD Kotim Meminta Segera Realisasikan Kegiatan Belanja APBD
