Aset Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harusnya optimal terdata semua untuk dilaporkan dan dipertanggunjawabkan, sementara sampai saat ini diduga masih banyak yang belum terdata.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Hairis Salamad merasa miris karena masih banyak aset daerah yang belum dilaporkan atau belum terdata dengan sempurna.
Terkait permasalahan tersebut, Hairis menyarankan pemerintah kabupaten harus mendata ulang aset pemerintah daerah agar bisa dioptimalkan dan dipertanggung jawabkan dengan baik dan itu harus dilaporkan.
“Salah satu contohnya, GOR di Parenggean informasinya belum masuk catatan aset daerah,” kata Hairis, Rabu, 13 April 2022.
Aset lainnya yang disoroti adalah lahan terminal di Parenggean yang dulunya disebutkan luasannya sekitar 2 hektare, namun sekarang tersisa 30×60 meter. Menurutnya Ini perlu ditelusuri kembali kondisi yang sebenarnya agar ada kejelasan.
Legislator ini sengaja menyoroti masalah pengelolaan aset daerah, karena menurutnya perlu dibenahi. Selain itu pengelolaan aset juga menjadi salah satu masalah yang sering disoroti oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia setiap tahunnya.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional, setiap aset yang dimiliki pemerintah daerah harus tercatat dengan baik. Legalitas semua aset yang dimiliki juga harus jelas agar mempunyai kekuatan hukum.
Inventarisasi dan pendataan ulang aset tidak boleh dianggap sepele. Jika diabaikan dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan masalah yang merugikan pemerintah daerah.
“Kalau perkembangan dan perekonomian bagus maka mungkin saja aset hilang karena diperjualbelikan. Nanti 10 atau 15 tahun kedepan akan jadi masalah kalau aset tidak tercatat. Ini harus kita selamatkan,” tegasnya.
Dia menambahkan pemerintah daerah harus tegas jika ada aset pemerintah yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak seperti pihak ketiga, pensiunan dan lainnya.
Tindakan tegas perlu dilakukan untuk menyelamatkan aset pemerintah daerah agar tidak sampai hilang, yang dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
