Anggota DPRD Kotim, Agus Seruyantara meminta dinas terkait untuk mengevaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak berjalan.
Agus mengatakan, terlebih usaha yang dilaksanakan tidak sesuai dengan potensi desa dan harus dikelola orang di luar aparatur desa.
“BUMDes harus dikelola secara benar dan dapat memiliki manfaat untuk meningkatkan pendapatan desa,” kata Agus, Rabu (10/3).
Menurutnya, BUMDes yang masih belum maksimal hendaknya mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah.
Ia yakin, jika BUMDes dilakukan pembenahan secara maksimal maka akan menjadi salah satu pendapatan.
“Kita harus bangun mindset jika desa itu harus mandiri, jangan hanya berharap dana dari pemerintah,” ucap Agus.
“Saya kira BUMDes ini banyak sektor usaha yang bisa digarap jika memang didampingi dilatih hingga mereka bisa bekerja secara profesional,” ucapnya.
Ia menegaskan, BUMDes yang dibentuk hendaknya terpisah dari lingkaran aparatur pemerintah desa dan dikelola memang orang memiliki naluri usaha serta profesional.
“Cari warga yang betul-betul mumpuni. Jangan jadi direktur BUMDes, merangkap juga kerjaan lain. Akhirnya nanti jadi tidak fokus mengurusnya,” ucapnya.
Pengelolaan BUMDes juga harus dievaluasi, sebab ada banyak yang tidak berjalan. Pihak desa juga harus tegas mengevaluasi jika program BUMDes tidak berjalan dan tidak sesuai harapan.
Evaluasi bisa dilakukan terhadap kepengurusannya. Saat ini, banyak desa membentuk BUMDes, tapi tidak semua berjalan usahanya terbilang tidak aktif.
Dampaknya, tidak dapat memberikan sumber pemasukan untuk desa. Untuk itu peran desa dan instansi terkait harus mampu membina BUMDes yang ada di setiap desa.
