Dampak Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) disusun tidak proporsional oleh pejabat setempat, akhirnya Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hilang.
Sebagaimana yang disampaikan Jhon Krisli, Mantan Ketua DPRD Kotim bahwa hilangnya dana program aspirasi dewan ini karena keuangan daerah tidak stabil akibat hutang dan menurunnya pendapatan asli daerah (PAD).
Menyikapi permasalahan hilangnya dana program aspirasi dewan tersebut Jhon Krisli, merasa miris dan angkat bicara, sembari mengatakan hal ini akibat Penyusunan APBD Kotim yang disusun pejabat terkait tidak proporsional.
Tidak salah, kata dia Bupati Kotawaringin Timur H Halikinnor melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat di jajaranya, karena tidak mampu memgejar pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) itu, sesuai dengan rencana yang dibuat di Kementrian Keuangan. Seperti halnya PAD 2023 ditarget Rp406 miliar lebih terealisasi masih Rp97 miliar.
“Saya sudah sarankan kepada anggota Fraksi Demokrat untuk menyikapinya. Salah satunya harus ada rapat antara DPRD dan Pemkab. Jalan alternative untuk persoalan keuangan daerah saat ini adalah rasionalisasi anggaran,” ujarnya kepada media Kamis 21 Juli 2023.
Lanjutnya, memang persoalan ini awalnya karena anggaran kita yang setiap tahun harus menutup hutang kegiatan tahun anggaran sebelumnya.
Menurutnya saat ini persoalan anggaran daerah ini sedang tidak sehat. Berawal dari penyusunan APBD Kotim yang tidak proporsional. Misalkan, target di pendapatan dipatok tinggi.
Namun pada realisasinya jauh dari target sementara belanja tinggi akibatnya banyak program yang tidak bisa dibiayai lagi.
Dia menyebut rendahnya upaya dari eksekutif untuk memproyeksikan pendapatan baik itu dari DAU hingga PAD akan berdampak kepada pelaksanaan rodak pembangunan. Selain itu juga akibat dari hutang masa lalu.
Pasalnya selalu terbebani oleh hutang anggaran tahun sebelumnya untuk tahun ini saja masih terbebani hutang warisan yakni Rp76 miliar. Selain itu juga adanya penurunan dari transfer dana alokasi.
Diterangkannya, rasionalisasi ini pilihan utama untuk membebaskan tahun anggaran berikutnya dari jeratan hutang, karena besar kemungkinan jika tahun ini akan banyak program tidak bisa terbayarkan seperti tahun sebelumnya lagi, rasionalisasi ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja kembali.
“Ketika saya terakhir di DPRD besaran DAU sekitar Rp 961 miliar sekarang Rp761 miliar artinya kehilangan Rp200 miliar. Ini yang mestinya dikejar kenapa bisa DAU menurun padahal itu adalah andalan untuk membiayai program pemerintah daerah, “katanya.
Tidak salah, kata dia Bupati melakukan evaluasi terhadap pejabat dijajaranya karena tidak mampu memgejar pendapatan itu khususnya di PAD dan di DAU di Kementrian Keuangan tersebut.
Jhon Krisli memperkirakan APBD tahun ini tidak jauh dari kondisi APBD 2022. Artinya teralisasi sedikit sementara program yang dibiayai ini sangat banyak keluar masuk uang di kas daerah ini jadi tidak seimbang.
Dia menjelaskan, akibat dari semua ini maka muncul istilah pembintangan program di SOPD. Biasanya ini tidak luput juga program milik wakil rakyat untuk konstituen dimasing-masing dapilnya. “Jadi APBD kita ini ada angkanya tapi tidak ada uangnya,” jelasnya.
Ia menyarankan untuk kondisi terkini, solusinya tidak lain pemerintah daerah harus memutar otak mencari sumber pendapatan lain termasuk disitu adalah PAD.
Ada sektor potensial yang masih bisa digarap melalui BUMD, yakni pabrik kelapa sawit disitu pemerintah bisa saja bekerjasama dengan swasta dengan kepemilikan samam minimal 51 persen.
“Saya kira ini solusinya selain untuk petani juga untuk memperkuat keuangan daerah kita dari hasil BUMD tersebut,” pungkasnya.
Terkait permasalahan itu Ketua Fraksi Partai Demokrat SP Lumban Gaol mengatakan, belum mengetahui masalah hilangnya dana aspirasi tersebut, karena katanya sampai sekarang ia belum pernah mendengar.
Tapi bila mana itu benar, informasi ini pihaknya dari Fraksi Partai Demokrat siap untuk memberikan masukan yang lebih rasional kedepannya, kemungkinan katanya disebabkan belum terlaksananya pekerjaan fisik.
Sementara waktu sudah melewati pertengahan tahun, sehingga kawan-kawan yang khawatir kalau-kalau dana aspirasi yang diserap dari masyarakat yang tidak terlaksana tahun ini.
Lanjutnya, hal ini menjadi dilema bagi para anggota DPRD yg sudah jauh-jauh hari mengalokasikan penganggaranya yang terseleksi dengan ketat sesuai dengan azas prioritas dan bersifat urgen.
Sehingga bilamana terjadi penundaanya maka dikawatirkan berdampak luas dan hilangnya kepercayaan masayarakat kepada para wakil-wakilnya yang ada di DPRD,”Saya masih optimis bahwa semua dana aspirasi DPRD masih bisa terlaksana pada tahun ini juga,” harapnya.
Lumban Gaul menambahkan, Memang rekan-rekan banggar dalam beberapa kesempatan yang lalu berusaha utk memanggil Sekda sebagai ketua team Anggaran eksekutif, untuk duduk bersama membahas persoalan keuangan daerah akhir-akhir ini.
Namun dalam dua kali pemanggilan Sekda masih selalu sibuk dengan urusan lain sehingga rekan-rekan sempat kawatir tentang hal dimaksud. Dan pihaknya dari fraksi Demokrat akan tetap mendorong dan meminta ke depan untuk menghadirkan Sekda dalam rapat anggaran bersama-sama dengan team banggar DPRD kedepan.
“Agar persoalan keuangan daerah dalam APBD kita bisa sehat dan berjalan baik sesuai dengan harapan kita semua,” demikian tutupnya [Red].
