Aksi demo desak Kapolri untuk mencopot jabatan Kapolda dan Kapolres Seruyan oleh ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Palangka Raya berlangsung di Polda Kalteng, Selasa 10 Oktober 2023.
Informasi yang diperoleh media https://kalteng.indeksnews.com bahwa pengunjukrasa mendatangi Mapolda Kalteng, untuk menyuarakan secara lantang dan tegas rasa keprihatinan mereka dan menuntut tanggung jawab Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan.
Terkait konflik berdarah yang terjadi di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah yang menewaskan satu orang warga tertembus peluru yang keluar dari moncong senjata aparat.
Selain menewaskan warga bernama Gijik (23) peluru aparat juga melukai korban lainnya. Massa melalui oratornya mengecam dan mengutuk tindakan represif aparat yang mengakibatkan tertembaknya warga tersebut.
Selain itu, pendemo mendesak Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri untuk mengusut tuntas dan menindak tegas oknum aparat yang melakukan penembakan dan orang yang memerintahkan penembakan terhadap warga.
Kemudian mereka juga mendesak Kapolri untuk mencopot jabatan Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan, serta harus bertanggung jawab atas peristiwa penembakan di Desa Bangkal tersebut.
Massa juga menuntut pertanggungjawaban pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di wilayah itu.
” Kami minta pertanggungjawabannya untuk mundur dari jabatan,” kata Ketua Umum HMI Cabang Palangka Raya Rizky Oktaviandi, Selasa 10 Oktober 2023.
Dia menuturkan, massa aksi akan semakin banyak dan akan terus dilanjutkan hingga ada tanggapan dari kepolisian terkait hal tersebut. Pihaknya juga mengutuk dan mengecam keras tindakan aparat kepolisian.
” Kami berharap tidak ada lagi pendekatan dengan senjata terhadap warga Desa Bangkal. Setelah adanya aksi ini, kami meminta seluruh personel yang ada ditarik agar tidak terulang lagi kejadian serupa,” tegas Rizky.
Massa berharap Kapolda Kalteng berhadir di tengah-tengan pendemo, namun hingga berakhirnya kegiatan aksi Kapolda Kalteng tidak juga muncul. Informasinya bahwa Aksi pendemo dikawal 200 personel dari Polresta Palangka Raya dll.
Desakan pencopotan jabatan pejabat kepolisian di Kalteng sebelumnya telah disampaikan sejumlah pihak lainnya termasuk juga dari beberapa Tokoh lembaga Adat Dayak. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban gagalnya polri melindungi rakyat.
Aparat yang harusnya mengayomi, dan melindungi masyarakat justru menembak dengan peluru tajam ketika warga berusaha menuntut haknya yang dijamin dalam undang-undang, demikian, (Red).
