DPC Partai Demokrat Kotim menyayangkan keputusan sepihak Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh yang diam-diam menjalin kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
DPC Partai Demokrat Kotim juga mengungkapkan kekecewaan karena Nasdem memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.
Bukan hanya DPP Partai Demokrtat yang merasa dikhianati, demikian juga DPC Partai Demokrat Kotim juga merasakan hal yang sama.
Ketua DPC Partai Demokrat Kotim, Jhon Krisli turut bereaksi atas perubahan peta politik yang dinilai menyakitkan tersebut.
Ia menyebut keputusan yang diambil oleh Partai Nasdem dan Anies Baswedan merupakan pengkhianatan dan pihaknya pun sangat kecewa dengan itu.
“Kami menyesalkan apa yang dilakukan oleh Nasdem dan Pak Anies ini dan kami menganggapnya sebagai pengkhianatan. Karena proses untuk menuju deklarasi capres dan cawapres itu sudah dekat, namun mendadak ditetapkan bahwa capres dan cawapres dari koalisi perubahan itu Anies dan Cak Imin,” ujarnya, Jumat (1/09/2023).
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kotim ini menjelaskan, proses untuk menggodok bakal capres dan cawapres yang dilakukan oleh Tim Delapan dalam koalisi perubahan yang melibatkan Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat ini membutuhkan waktu sampai 1 tahun.
Dan deklarasi capres dan cawapres tersebut rencananya diumumkan pada awal September 2023 ini.
Lanjutnya, pada tanggal 25 Agustus 2023 lalu, Anies Baswedan yang diusung sebagai capres dalam koalisi perubahan tersebut telah membuat surat tulisan tangan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam rangka meminta AHY menjadi bakal cawapres.
Namun, tiba-tiba dalam waktu 1 hari terjadi perubahan yang sangat drastis tanpa sepengetahuan dari Partai Demokrat maupun PKS.
Saat jadwal deklarasi capres dan cawapres yang diusung koalisi perubahan sudah dekat, pada tanggal 31 Agustus 2023 Nasdem menetapkan bahwa pasangan capres dan cawapres dari koalisi perubahan tersebut adalah Anies Baswedan dan Cak Imin, tanpa ada konfirmasi atau kesepakatan rapat lagi antara Tim Delapan dengan 3 partai.
“Tau-tau langsung ditetapkan oleh Surya Paloh sebagai Ketum Nasdem bersama dengan PKB, langsung menyepakati capres dan cawapres, Anies dan Cak Imin,” imbuhnya.
Jhon Krisli juga menyinggung terkait etika berpolitik. Menurutnya, ketika etika politik tidak adil tentu akan memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat.
Keputusan yang diambil Partai Nasdem ini dinilai tidak sewajarnya dilakukan, ketika mendekati detik-detik terakhir penentuan namun dilakukan perubahan dari suatu yang telah disepakati.
Meski kecewa, ia menyampaikan bahwa sementara ini DPC Partai Demokrat Kotim tidak mengambil tindakan apapun terkait pengkhianatan tersebut.
Jhon Krisli menyebutkan berdasarkan arahan dari Ketum dan Majelis Tinggi Partai Demokrat, pihaknya memilih untuk cooling down atau menenangkan diri sampai ada instruksi lebih lanjut dari DPP Partai Demokrat.
Rencananya, pada tanggal 13 dan 14 September 2023 Partai Demokrat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Gelora Bung Karno Jakarta, yang dihadiri seluruh unsur pimpinan Partai Demokrat, baik itu Ketum, Majelis Tinggi, Ketua DPD beserta Sekretaris dan Ketua DPC berserta Sekretaris se-Indonesia.
“Dari Rapimnas itu nanti akan ada keputusan bahwa akan kemana Partai Demokrat ini selanjutnya, berkoalisi dengan siapa, kami akan mendukung atau mengusung capres yang mana, nanti menunggu hasil Rapimnas,” ujarnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat di Kotim untuk bersabar dan menunggu keputusan berdasarkan Rapimnas.
Sembari menunggu Rapimnas tersebut, Jhon Krisli menyebutkan pihaknya akan fokus pada pemilihan legislatif (pileg) baik itu tingkat kabupaten, provinsi, maupun DPR RI.
Pihaknya juga akan fokus untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Serta, persiapan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) DPC Partai Demokrat Kotim yang digelar pada tanggal 9 September di Aquarius Boutique Hotel Sampit, acara ini nantinya akan menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi antar caleg Kabupaten, Provinsi, maupun DPR RI.
Adapun, sehubungan dengan aksi DPC PartaI Demokrat dari berbagai daerah yang mencopot atau memotong baliho bergambar wajah Anies Baswedan bersama AHY, Jhon Krisli mengatakan bahwa hal tersebut tidak terjadi di Kotim.
Karena pada dasarnya, DPC Partai Demokrat Kotim memang belum memasang baliho Anies Baswedan bersama AHY.
“Untuk baliho hampir tidak ada, karena kami sampai hari ini belum mendapat instruksi resmi dari DPD Partai Demokrat, jadi kami belum memasang baliho capres dan cawapres dari Partai Demokrat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suprianto ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pengurus di tingkat kabupaten/kota secara organisasi tidak diperkenankan mengambil tindakan untuk hal-hal yang terjadi di pusat. Dan pihaknya hanya mengikuti arahan dari pusat atau DPP PKS.
Facebook Comments