Dua Legislator DPRD Kotim Soroti Soroti Penyaluran Beasiswa untuk Mahasiswa

- Advertisement -
SAMPIT – kalteng.indeksnews.com – Dua Legislator Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti penyaluran bantuan beasiswa kepada Mahasiswa, yang diduga tidak tepat sasaran.

Dua Legislator tersebut adalah Dadang Siswanto, S.H., politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) dari daerah pemilihan (dapil) II Kotim dan Dra. Hj Mariani politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) dari dapil IV Kotim.

Dadang Siswanto, S.H., menyoroti minimnya penerimaan beasiswa Gerbang Mentaya dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Habaring Hurung maupun Perguruan Tinggi lainnya di Sampit.

BACA JUGA   Komisi IV DPRD Kotim, Sebut Jalan Rusak Jadi Keluahan Masyarakat

Dadang mengetahui hanya tiga orang saja Mahasiswa STIH yang mendapatkan beasiswa, sedangkan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sampit (UMSA) juga sedikit yang mendapatkan bantuan beasiswa.

Politisi ini berharap kedepannya hal ini harus menjadi perhatian khusus, kerena menurutnya Perguruan Tinggi yang ada di Sampit harus menjadi prioritas, kerena Mahasiswa di sini terus menyusut.

Lanjutnya, banyak dari mereka memilih kuliah di luar daerah Kotim, justeru mereka yang lebih banyak menerima bantuan beasiswa, meski biaya kuliah di luar daerah lebih mahal.

BACA JUGA   Penetapan Upah UMK Daerah 2021, Ini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Kotim

“Jika kuliah ke luar daerah ada biaya yang lebih besar, keluar dengan pesawat, ini masalah yang mereka dapat,” ujar Dadang, Selasa (8/10/2024).

Tidak adil menurut Dadang, jika beasiswa lebih banyak diberikan kepada mereka yang kuliah di luar daerah, yang cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih baik.

Karena itu Dadang berharap agar beasiswa ini dapat menjadi sarana untuk mendukung Mahasiswa lokal yang bisa memperkuat pendidikan tinggi di Kotim. Karena tujuan dari pada beasiswa itu juga untuk menghidupkan Perguruan Tinggi yang ada di Kotawaringin Timur.

BACA JUGA   Rambu-Rambu di Jalan HM Arsyad Minim Harus Diperhatikan

“Pemkab Kotim selama ini sudah menunjukan komitmen yang besar terhadap dunia pendidikan, dan ini perlu dan harus dilanjutkan dengan kebijakan yang lebih adil,” tutup Dadang.

Terkait hal yang sama Dra. Hj Mariani politisi Partai Golongan Karya (Golkar) dari dapil IV DPRD Kotim, juga menyoroti bahwa penyaluran bantuan beasiswa Gerbang Mentaya ini diduga tidak tepat sasaran. Pasalnya, beasiswa itu juga dinikmati warga di luar Kotim.

Mariani mengatakan bahwa ia ada mendengar ada beasiswa yang bukan orang Kotim menerimanya, ia tidak paham kenapa bisa begitu dan bagaimana seleksinya,” Saya berharap ini menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya, Selasa (8/10/2024).

BACA JUGA   Kewajiban Perusahaan Kepelabuhan Harus Berikan Perlindungan Pekerja

Legislator DPRD Kotim ini juga mengatakan sejatinya beasiswa Gerbang Mentaya adalah merupakan program yang harus dijalankan Pemkab Kotim, guna membantu meringankan biaya pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas SDM di Kotim.

Menurutnya program ini dibuka khusus untuk warga Kotim, karena belum lama ini pihaknya telah menerima audensi dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Kotim (IPKM) Palangka Raya, yang menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan terkait penyaluran beasiswa yang diduga tidak tepat sasaran.

Mariani menegaskan penyaluran beasiswa tersebut harus tepat sasaran, karena program tersebut hanya ditujukan bagi warga Kotim, terlebih mengingat kuota penerimaan beasiswa yang sangat terbatas.

BACA JUGA   Desak PT BAS Harus Berikan Plasma kepada Desa Biru Maju

“Hal ini bukan berarti kita ingin membeda-bedakan Mahasiswa dari luar, tetapi kita harus ingat kondisi keuangan daerah. Kalau uang kita banyak, tidak masalah siapa yang mau kuliah disini, tapi utamakanlah putra-putri daerah kita karena masih banyak yang tidak menerima beasiswa ,” ucapnya.

Dalam hal ini ia menyinggung terkait data penerimaan beasiswa Gerbang Mentaya yang tidak disampaikan ke pihaknya.

Menurutnya DPRD Kotim juga perlu diberitahu terkait data penerimaan program beasiswa maupun program bantuan dari pemerintah daerah agar bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal.

“Dalam rapat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa sudah ada ratusan orang yang menerima beasiswa, kami belum mendapatkan data itu, sebenarnya kami sebagai pengawas juga perlu data itu untuk bahan diskusi kami,” demikian pungkasnya (*to).

BACA JUGA   Perjuangkan Hak Masyarakat, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Lapor Ke Gakkum
- Advertisement -
Iklan
- Advertisement -
- Advertisement -
Related News