Ketua Umum LBH GAFTA , Richard William selaku Kuasa Hukum Rosa Maria Ninggan Dkk, telah melaporkan Oknum Anggota Polres Boven Digoel Papua berinisial Aipda ARW ke Propam Mabes Polri terkait ketidakprofesionalan dalam penanganan laporan, Rabu, 9 Juni 2021, kemarin.
“ Itu semua dilakukan demi menjaga marwah dan kinerja aparatur sipil negara Polri dan Peradilan,” katanya, 10 Juni 2021.
Menurutnya, Aipda ARW telah dengan sengaja, berupaya meloloskan terlapor (Carolus Ningan), yang merupakan terduga pelaku dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat. Dengan cara merekayasa Surat Pernyataan Perdamaian yang intinya supaya terlapor lolos dari jerat hukum.
“Hal tersebut dilakukan Aipda ARW, pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Petugas SPKT Polres Boven Digoel. Tepatnya kejadian pada tanggal 04 Desember 2017,” ucapnya.
Dijelaskan oleh Richard, hal serupa pernah dilakukan oleh terlapor (Carolus Ninggan), pada tanggal 16 Mei 2015, di SPKT Polres Boven Digoel Papua, terkait dugaan tindak pidana.
“Jelas hal ini sangat jauh dari harapan bagi para pencari kepastian hukum (Keadilan ), yang justeru akan menjadi korban berikutnya,” jelas Ketua Umum GAFTA.
Menurut Richard, hal itu akhirnya terbukti dengan adanya Gugatan Perkara Perdata dengan perkara nomor: 18/Pdt.G/2021/PN.MRK tanggal 19 Maret 2021, yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Merauke.
“ Dan yang sangat disesalkan. Kenapa hal tersebut bisa lolos seleksi perkara masuk di Pengadilan Negeri Merauke,” bebernya.
Oleh karena itu lanjut Richard, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 yang lalu, saya selaku Kuasa Hukum Rosa Maria Ninggan Dkk. Meminta kepada Komisi Yudisial RI, untuk berkenan melakukan Pemantauan dan Pengawasan jalannya proses persidangan.
“ Supaya keadilan itu bisa diraih oleh kliennya ( Rosa Maria Ningan Dkk ). Dan ini juga membuktikan, bahwa kami LBH GAPTA peduli dengan peningkatan kinerja Polri dan Peradilan, bagi tegaknya hukum di Indonesia, kedepan supaya menjadi lebih baik,” tutupnya.
(Red)
Facebook Comments