Kuota penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tahun 2023 tidak tersedia di Kalimantan Tengah (Kalteng), padahal Kalteng masih membutuhkan kurang lebih 2000 kuota, karena ada banyak ASN yang telah pensiun.
Namun Kalimantan Tengah tetap ada kuota untuk penerimaan guru dan tenaga kesehatan (nakes), melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Sebagaimana yang disampaikan Lisda Arriyana, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Gubernur Kalteng, kepada wartawan, Senin 28 Agustus 2023.
Menurut Lisda, sayangnya di Kalteng tidak dibarengi dengan pembukaan rekrutmen CPNS. Padahal, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng mencatat bahwa Bumi Tambun Bungai saat ini sedang membutuhkan setidaknya 2000 PNS.
“Tahun ini Kalteng tidak menyediakan kuota penerimaan CPNS. Namun, tetap ada kuota untuk penerimaan guru dan nakes. Melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK), khususnya tenaga pengajar atau guru dan tenaga kesehatan (nakes),” katanya, Senin 28 Agustus 2023, dikutif dan dilangsir dari https://kalteng.prokal.co.
Dikatakan Lisda. Terkait pelaksanaan Computer Assisted Taest (CAT), kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat, mudah-mudahan September tahun ini sudah diturunkan.
Pembukaan rekrutmen PPPK guru dan nakes. Ditujukan untuk menjawab kebutuhan daerah dalam hal sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan.
Perihal kuota yang disediakan, Lisa menyebut akan ada kurang lebih 900 kuota. Itu untuk memenuhi jatah yang telah diminta Kemenpan-RB.
“Sampai sekarang kami masih menunggu dari Kemenpan-RB mengenai teknis pelaksanaannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terlaksana,” ucapnya.
Pada dasarnya, lanjut Lisda, pihaknya tetap mengajukan ke Kemenpan-RB untuk penambahan kuota penerimaan CPNS. Sebab, Kalteng masih butuh kurang lebih 2000-an kuota, karena ada banyak ASN yang telah pensiun.
“Bagaimanapun kita dahulukan PPPK, terutama untuk memenuhi kebutuhan guru dan nakes,” sebutnya.
Lisda menambahkan, pihaknya tetap berkomunikasi dengan Kemenpan-RB untuk melihat lebih lanjut terkait formasi CPNS khusus untuk bertugas di lingkup Pemprov Kalteng.
“Mudah-mudahan tahun depan ada formasi CPNS, karena tiap tahun kami diminta untuk mengajukan usulan formasi. Tak henti-hentinya kami mengajukan, tetapi kemungkinan ada pertimbangan lain,” tandasnya.
Direktur Barometer Kebijakan Publik dan Politik Daerah (Bajakah) Institute, Farid Zaky Yopiannor berpendapat, dibukanya lowongan PPPK merupakan kabar baik bagi Kalteng, mengingat kedua bidang itu sangat vital dan strategis.
“Namun perlu juga kita sikapi secara kritis terkait transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan pembukaan lowongan ini harus benar-benar berbasis data pemetaan kebutuhan PPPK yang kuat dan akurat,” ujar dosen yang mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Senin (28/8/2023).
Menurut Zaky, pembukaan lowongan pada sektor pemerintahan merupakan keniscayaan. Sebab, salah satu yang menyebabkan sektor ini terbuka lebar yakni siklus usia pegawai. Hampir tiap tahun ada saja pegawai yang pensiun atau segera pensiun. Karena itu perlu ada perekrutan pegawai baru, demikian [Red].
