Legislator Riskon Febiansyah dari Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), mendorong pemerintah terus menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Legislator ini berharap jangan sampai membebani masyarakat setempat,”Jangan Sampai Masyarakat merasa terbebani. Sehingga kreativitas dan inovasi harus dibangun oleh seluruh SOPD, demi peningkatan PAD,” ujarnya, Sabtu, (9/07/2022).
Menurutnya, hal ini dipandang perlu menjadi perhatian pemerintah. Karena saat ini Kotim baru saja melewati pandemi Covid-19 yang sangat mengganggu segala tatanan ekonomi di daerah ini.
Lantaran pandemi Covid-19 tidak hanya merenggut banyak korban jiwa, tetapi juga mengganggu bidang-bidang lain seperti pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.
Lanjutnya, banyak perusahaan yang gulung tikar hingga membuat pekerjanya kehilangan pekerjaan. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga tidak luput dari imbas pandemi tersebut.
“Saat ini kasus Covid-19 terus melandai sehingga aktivitas masyarakat berangsur normal. Begitu juga ekonomi kembali menggeliat.” katanya.
“Dan itulah yang harus diperhatikan, karena dukungan pemerintah perlu dilakukan agar ekonomi cepat pulih,” ucapnya.
Legislator ini berharap pemerintah daerah harus melakukan langkah cepat dan strategis dalam rangka recovery pasca bencana untuk masyarakat cepat pulih di berbagai bidang.
Ditambahkannya, saat ini juga diperlukan kebijakan-kebijakan yang bisa memberi kemudahan bagi masyarakat untuk kembali bangkit menjalankan usaha mereka.
Kebijakan bupati untuk membebaskan pajak selama enam bulan pertama bagi masyarakat yang baru merintis usaha, dinilai akan sangat membantu masyarakat.
Meski begitu, pemerintah daerah diminta tetap berusaha maksimal mencapai terget-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Karena masih banyak harapan masyarakat yang harus diwujudkan sehingga memerlukan sumber dana yang harus memadai.
Kekurangan yang terjadi selama 2021 lalu harapnya, menjadi bahan evaluasi agar bisa diperbaiki pada 2022 ini. DPRD siap mendorong seluruh satuan organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian target pembangunan, demikian.
