Dalam memasuki tahun 2021 ini Indonesia nampaknya tidak ada henti-hentinya dilanda berbagai musibah, sebagai pertanda peringatan tuhan atas ulah tangan manusia yang dinilai sangat serakah.
Mengutif dari beberapa narasumber berita yang berkembang di media sosial di Indonesia belakangan ini, memasuki tahun 2021 Indonesia selalu dilanda musibah, penulis mencoba menuangkannya dalam karya tulisnya berikut ini.
Musibah yang terjadi saat memasuki tahun 2021 mulai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, Banjir Kalsel, Gempa bumi di Sulbar, Jogja, dan Lampung hingga Erupsi Gunung Sumeru.
Sebagian besar netizen meminta kepada Presiden Republik Indonesii Presiden Joko Widodo atau Jokowi, untuk menindak pengusaha-pengusaha besar yang merusak lingkungan.
Padahal musibah ini juga ada kaitannya dengan kerusakan hutan, yang diduga kuat adanya kong-kelingkong antara pengusaha dengan pemerintah setempat yang memberikan izin serampangan.
Beberapa berita belakangan ini saat memasuki tahun 2021 sempat muncul mengaitkan musibah banjir di Banjarmasin Kalimantan Selatan dan masifnya pembukaan lahan sawit dan tambang besar-besaran disana.
Inilah yang menyebabkan lahan dan hutan di Kalimantan drastis berkurang sehingga meyebabkan terjadinya banjir seperti yang terjadi belakangan ini.
Sempat juga diberitakan pejabat di daerah seperti Gubernur Riau dan Bupati Sulawesi Tengah dihukum lantaran menerima sogokan untuk membuka lahan disana.
Sebelumnya Kompas.com pernah melangsir Manager Kempanye dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan M. Jefri telah mengatakan Curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir sangat jelas berdampak menjadi penyebab banjir secara langsung.
Kendati demikian masifnya pembukaan lahan secara besar-besaran yang terjadi secara terus-menerus juga turut andil dari dampak musibah bencana Ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini.
Bencana semacam ini terjadi akibat akumulasi dari pembukaan lahan tersebut. Fakta dapat dilihat dari bebasnya izin konsesi yang diberikan hingga 50% dikuasai oleh Investor tambang dan Sawit.
Data tersebut dimiliki Walhi bahwa pembukaan lahan terutama untuk perkebunanan kelapa sawit terjadi secara terus menerus hingga saat ini.
Dari tahun ke tahun luas perkebunan sawit selalu mengalami peningkatan dan mengubah kondisi sekitar. Antara tahun 2009 – 2011 terjadi peningkatan luar biasa perkebunan sawit sebesar 14% dan terus meningkat ditahun berikutnya sebesar 72% dalam kurun waktu 5 tahun.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang merupakan jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas.
Jarinag Advokasi ini telah mencatat terdapat 4.290 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau sebesar 49,2% diseluruh Indonesia.
Jefri pun menjelaskan mengenai jumlah perluasan lahan pertambangan, katanya untuk tambang pembukaan lahannya meningkat sebesar 13% hanya dalam 2 tahun.
Sedangkan luasan bukan lahan tambang pada tahun 2013 telah mencapai 54.238 Ha, hal ini tidak bisa dipungkiri dengan maraknya pembukaan lahan dan tambang secara besar-besaran dan serampangan yang terjadi di Era SBY.
Makanya tidak heran jika ditahun 2018 Partai Demokrat sepertinya kebakaran jenggot, ketika Menteri Kehutanan membuka izin KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
Hingga saat in,i data penguasaan lahan oleh Kabinet dari era Presiden Soeharto hingga era Presiden Jokowi menununjukan penguasaan lahan terbanyak di era Presiden SBY (Susilo Bambang Yudoyono).
Fakta tersebut diatas berdampak besar terhadap bencana alam di Indonesia dan berdampak besar juga terhadap kesuksesan dan keuntungan yang dialami beberapa pengusaha besar di Indonesia.
Indonesia saat ini tercatat menjadi negara peng eksport Batu Bara terbesar di dunia setelah Australia.
[*to-65].
Facebook Comments