Musuh bersama bangsa adalah Oligarki Ekonomi yang menyandera kekuasaan. Sebagaimana yang ditegaskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Dia menegaskan Oligarki Ekonomi adalah musuh bersama bangsa jika kekuasaan bangsa telah tersandera oleh hal tersebut. ekonomi.
Oleh sebab itu, LaNyalla dengan tegas mengatakan oligarki ekonomi adalah musuh bersama bangsa saat menghadiri
Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (5/6/2022).
Hadir dalam acara Deklarator Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidoe, pengamat politik Rocky Gerung, M. Jumhur Hidayat (Ketua KSPSI), Ferry Juliantono (politisi Gerindra), Lieus Sungkharisma, Syukri Fadholi (DIY), Syahganda Nainggolan, Kol (Purn) Sugeng Waras dan Boyamin Saiman.
Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.
“Persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah atau Presiden hari ini. Tetapi adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka, yaitu oligarki ekonomi,” paparnya.
Menurutnya, Oligarki Ekonomi sangat rakus menumpuk kekayaan dan menyimpan kekayaan mereka di luar negeri dan semakin membesar serta menyatu dengan Oligarki Politik, tidak salah kalau hal tersebut jadi musuh bersama.
“Selama Oligarki Ekonomi ini diberi ruang, apalagi untuk masuk ke dalam kekuasaan, sama saja dengan kita memberikan kepada Sosok Sangkala atau Buto yang rakus untuk berkuasa,” tukas Senator asal Jawa Timur itu.
Menurut LaNyalla, tidak masalah seseorang menjadi kaya raya. Asalkan jangan sampai mengatur dan mengendalikan kebijakan negara untuk kepentingan sendiri.
“Silakan menjadi kaya raya, tetapi jangan gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok kalian. Silakan untuk kaya raya, tetapi jangan hanya empat orang di Republik ini, tetapi kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat. Ini keterlaluan. Dan keterlaluan itu adalah Ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang dibiarkan, membuat Tuhan murka,” imbuhnya.
Dengan tegas alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan Ketidakadilan yang terjadi oleh Oligarki Ekonomi dan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakadilan tersebut harus diselesaikan secara fundamental.
“Tidak bisa masalah ini diatasi dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Harus dari hulunya, bukan di hilir,” ujarnya.
Sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla menyampaikan jika ia sudah keliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota. Serta bertemu langsung dengan stakeholder di daerah.
Mulai dari pejabat pemerintahan daerah, akademisi dan kalangan kampus, pesantren dan agamawan, hingga kerajaan dan kesultanan nusantara.
“Saya mendengar dan melihat langsung apa yang mereka rasakan dan alami di daerah. Persoalan yang dihadapi dan dirasakan sama yaitu Ketidakadilan dan Kemiskinan,” katanya.
Oleh karena itu, LaNyalla menegaskan konsolidasi elemen Civil Society mutlak diperlukan sebagai bagian dari kesadaran sebagai bangsa, bahwa Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik adalah musuh utama Kedaulatan Rakyat.
“Maka jalan keluar Fundamental yang harus kita lakukan adalah akhiri rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu,” tegas dia.
Sumber: BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA
www.lanyallacenter.id
