Dalam Paripurna DPRD kali ini, Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keuangan APBD Tahun 2021 ke DPRD Kotim, Senin, 20 Juni 2022.
Pada intinya Raperda ini merupakan kewajiban yang harus disampaikan kepala daerah kepada dewan seiring 6 bulan pasca berakhirnya tahun anggaran tersebut.
“Hari ini kami sudah menyampaikan laporan pelaksanaan APBD Tahun 2021. Ini sesuai ketentuan 6 bulan setelah berakhirnya APBD bahwa saya sebagai kepala daerah harus menyampaikan ke DPRD Kotim,” ucap Halikinnor.
Halikinnor menyebutkan laporan keuangan ke DPRD Kotim yang diajukan ini sudah melalui proses audit oleh BPK RI.
Alhasil, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada laporan keuangan Kabupaten Kotim. Opini yang diraih ini untuk yang kedelapan kalinya.
Menurutnya ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotim tahun anggaran 2021 telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material.
Kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan.
Bupati merincikan, pendapatan sebesar Rp1,99 triliun belanja dan transfer sebesar Rp1,98 triliun penerimaan pembiayaan sebesar Rp137,3 miliar , pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10,8 miliar dan Silpa Rp12515 miliar.
Hasil kerja yang dicapai selama tahun 2021 terdiri realisasi pendapatan sebesar Rp1,87 triliun dengan persentase 94,08 persen atau kurang 5,92 persen dari target.
Realisasi belanja dan transfer Rp1,80 triliun dengan persentase sebesar 90,36 persen atau kurang 9,64 persen dari target.
Surplus/defisit sebesar Rp73,26 miliar realisasi penerimaan pembiayaan Rp137,31 miliar realisasi pengeluaran pembiayaan Rp10,89 triliun realisasi pembiayaan netto Rp126,42 miliar serta sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa Rp199,69 miliar.
