Acara Pembukaan Musyawarah Bersama (Musber) Paguyuban Pakuwono Kulowargo Wong Jowo dilaksanakan di Wisma Syari’ah Annisa Jalan Bukit Keminting, Kota Palangka Raya, Minggu 8 Januari 2021.
Acara musber Paguyuban ini akan dirangkaikan dengan bakti sosial Pakuwojo Khitanan massal. Adapun khitanan massal ini untuk membantu saudara-saudara yang kurang beruntung atau kurang mampu.
Sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum Pakuwojo Kalimantan Tengah (Kalteng) Ir. H. Sri Suwanto, MS, kepada media ini, Sabtu 7 Januari 2023.
Dia menjelaskan bahwa Paguyuban Pakuwono Kulowargo Wong Jowo ini sudah dibentuk sejak tahun 2005, anggotanya tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Hari ini nampaknya anggota dari Kotawaringin Barat (Kobar) saja yang belum hadir,” ujarnya, Sabtu 7 Januari 2023.
“Kami akan benahi kembali organisasi ini dengan mengadakan Musber, tempat mengambil keputusan tertinggi di Pakuyuban Pakuwono Kulowargo Wong Jowo se-Kalteng,” katanya.
“Mengawali tahun baru 2023, kita berharap bahwa ini adalah momentum yang bagus untuk kita membenahi, mengkonsulidasikan, mengorganisir seluruh potensi Pakuwojo se Kalimantan Tengah,” terangnya.
“Makanya kita dalam kegiatan ini berharap, nanti menghasilkan aturan manugasi, nanti kita akan adakan perbaikan yang lebih baik lagi untuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),” ulasnya.
“Kemudian penetapan pengurus yang baru, termasuk juga mungkin nanti ada ide-ide atau usulan dari kabupaten kota nanti akan kita sepakati di dalam Musber ini, yang akan kita bahas nanti malam,” jelasnya.
Terkait acara Khitanan Massal atau sunatan massal, Sri Suwanto menjelaskan bahwa ini kegiatan yang berbeda, tapi ini merupakan kegiatan yang memang sudah dirancang, untuk membantu keluarga yang kurang mampu atau kurang beruntung.
“Kurang lebih ada 75 orang yang akan disunat, kita sudah kerjasama dengan dokter-dokter dari Rumah Sakit Bayangkara,” pungkasnya.
Tambahnya, Untuk masa bakti pengurus Paguyuban Pakuwono Kulowargo Wong Jowo dulu selama 4 tahun, mungkin nanti akan diusulkan menjadi 5 tahun yang akan disesuaikan dengan masa bakti kepala daerah, seperti Gubernur, Bupati atau Walikota, demikian.
(Bakri)
