SAMPIT – || kalteng.indeksnews.com – Penetapan pimpinan atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) periode 2024-2029, ditargetkan selambat-lambatnya rampung Oktober 2024.
Pasalnya DPRD Kotim telah melayangkan surat kepada tiga partai politik pemenang pemilu legislatif tahun 2024, yakni Partai PDI Perjuangan, Partai Garindra dan Partai Golkar untuk segera menetapkan pimpinan definitif.
Sebagaimana yang disampaikan Dra. Rinie Anderson, pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kepada media, Minggu 25 Agustus 2024.
Untuk diketahui bahwa saat ini yang menjabat sebagai pimpinan DPRD Kotim sementara yang ditunjuk adalah Dra. Rinie Anderson dan Juliansyah sebagai wakilnya.
Rinie mengatakan bahwa penetapan pimpinan DPRD Kotim definitif sangat penting untuk memastikan kelancaran roda organisasi pada periode 2024-2029 ini,” Kami harap secepatnya, karena kalau belum ada pimpinan definitif kami belum bisa berjalan,” ujar Rinie Minggu 25 Agustus 2024.
Pasca pelantikan anggota legislatif periode 2024-2029 menurutnya, pihaknya selalu focus pada penyusunan struktur organisasi yang baru. Penetapan pimpinan definitif ini merupakan langkah awal yang sangat krusial.
Lanjutnya, setelah pimpinan definitif ditetapkan maka DPRD akan membentuk alat kelengkapan dewan lainnya. Seperti pembentukan Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
DPRD Kotim sejauh ini telah berhasil menetapkan enam fraksi untuk periode 2024-2029. yang mana pada periode sebelumya (2019-2024) berjumlah tujuh fraksi, jadi tahun ini jumlah fraksi berkurang satu fraksi.
Hal tersebut karena adanya penggabungan beberapa partai politik menjadi satu fraksi. Keenam fraksi tersebut yakni: Fraksi PDIP, Fraksi Garindra, Fraksi Golkar, PKB, PAN dan Fraksi Nasdem bergabung dengan PKS.
Keenam Fraksi tersebut siap bekerja setelah adanya penetapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur definitif ditetapkan.
“Tanpa pimpinan definitif DPRD Kotim belum bisa bekerja secara optimal, oleh karena itu supaya penetapan ini dapat dipercepat guna memastikan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana,” demikian pungkas Rinie (*to).
