Penyerahan Laporan Keuangan Pemprov Kalteng TA 2021 kepada BPK RI

- Advertisement -
Pj. Sekda H. Nuryakin melakukan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) TA 2021 kepada BPK RI.

Penyerahan tersebut berlangsung di Auditorium BPK Prov.Kalteng, Jumat (18/3/2022).

Pj. Sekda H. Nuryakin saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan, hal yang berkaitan dengan penyerahan dimaksud.

BACA JUGA   Dinas PUPR Kalteng Bina Perkumpulan Petani Pemakai Air
1 9
Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin saat melakukan penyerahan Laporan Keuangan Pemprov. Kalteng Tahun Anggaran 2021 kepada BPK RI

Sebagaimana diketahui bahwa amanah UU Nomor 17 Tahun 2003 yang dalam pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Yang berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Serta undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pada pasal 56 ayat (3) diamanatkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan aatau penyerahan laporan keuangan kepada BPK RI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BACA JUGA   Ketua DPRD Kotim Soroti Kasus Pengeroyokan yang Dilakukan Geng Motor Sampit
3 3
Kepala BPK Perwakilan Kalteng Agus Priyono

“Maka pada hari ini sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta Kabupaten/Kota menyerahkan Laporan Keuangannya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk selanjutnya diaudit”, tutur H. Nuryakin.

Pada penyampaian atau penyerahan laporan keuangan ini, Pj. Sekda menyampaikan total APBD Tahun 2021 pada masing-masing entitas pelaporan di dalam Laporan Keuangan Pemprov. Kalteng.

Pertama, anggaran pendapatan sebesar Rp.4,7 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp.5,1 triliun lebih dan kedua, anggaran Belanja sebesar Rp.4,9 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp.4,5 triliun lebih.

BACA JUGA   SMSI Kalteng Berhasil Berdialog dengan Tema,"Lintas Generasi Pers"
2 4
Pj. Sekda Kalteng H. Nuryakin saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng

Lebih lanjut disampaikan, untuk masing-masing realisasi pendapatan dan belanja serta pengakuan akun-akun akrual seperti pengakuan piutang, pendapatan diterima dimuka, beban dibayar dimuka.

Kemudian beban yang masih harus dibayar, dan ekuitas untuk masing-masing entitas pelaporan telah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Tahun 2021.

Pada kesempatan tersebut, H. Nuryakin menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalteng dalam pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 untuk masing-masing entitas pelaporan, dan telah menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan atas beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti dalam akurasi penyusunan laporan keuangan.

BACA JUGA   PT SSMS dan Abdul Rasyid Foundation Berikan 1,3 Miliar kepada Atlit Kalteng

Diharapkan laporan keuangan Pemprov. Kalteng dan Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 mendapatkan opini WTP.

Ditempat yang sama, Kepala BPK Perwakilan Kalteng Agus Priyono menyampaikan apresiasi kepada Pemprov. Kalteng yang telah melakukan penyerahan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 tepat waktu.

Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.

BACA JUGA   Event Pesona Tambun Bungai Resmi Dibuka

Dikesempatan tersebut, Agus Priyono mendorong setiap Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah, agar mengupayakan bagaimana setiap rupiah dana APBD bisa memberikan sumbangsih untuk perbaikan kesejahteraan di wilayahnya.

Agus mengungkapkan, dari sisi indikator makro, wilayah Kalteng yang masih dibawah level Nasional di semua Pemda adalah index pembangunan manusia.

“ Disitu ada tiga hal, pertama bagaimana meningkatkan pendidikan dari masyarakatnya, bagaimana tingkat kesehatannya dan bagaimana daya beli dari masyarakat”, ucap Agus.

BACA JUGA   Aksi JILID-3 Ricuh! Gagal Negosiasi Aparat Bentrok Dengan Mahasiswa

Ia meminta agar dalam menganggarkan suatu program kegiatan, arahnya benar-benar ke kesejahteraan. Terkait kualitas belanja, agar setiap kegiatan mempunyai output maupun outcome yang bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai PAD, Pemprov. Kalteng dinilai dari tingkat kemandirian yang paling bagus.Sementara, untuk Kabupaten/Kota rata-rata ada yang masih berada di angka 16 persen, 7 persen, dan ada juga yang baru 6 persen.

“Artinya jika dibandingkan total APBD, ini menjadi tantangan bapak/ibu bagaimana bisa mengoptimalkan sumber daya atau potensi pendapatan yang ada di masing-masing Pemerintah Daerah”, pungkasnya.

Penyerahan laporan keuangan dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Kalteng serta jajaran dari BPK RI Perwakilan Prov. Kalteng.

Sumber: (wdy/Foto:Abdan)

BACA JUGA   Musyawarah Provinsi IMI Kalteng 2022 Resmi Dibuka Walikota Palangka Raya

Facebook Comments

- Advertisement -
Iklan
- Advertisement -
- Advertisement -
Related News