Aksi Damai Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM), kembali melaksanakan aksi jilid IV, di Kantor Gubernur Kalteng. Namun belum berhasil untuk menghadikan sosok pimpinan Kalteng, Kamis (17/11/2022) sore.
Aliansi mahasiswa melakukan demo kembali ke kantor Gubernur Kalteng dengan konsep aksi damai, dengan tujuan dapat bertemu dan menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi kepada Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran.
Massa Aksi Damai memulai orasi pintu gerbang keluar kantor setempat. Namun akibat adanya pagar betis paling depan dari kepolisian merupakan polisi wanita (Polwan), para mahasiswa berpindah tempat memutar ke pintu gerbang masuk kantor itu.
Di pintu gerbang masuk, aliansi GERAM menggelar orasi serta meminta kepolisian untuk dapat menghadirkan Gubernur Kalteng. Hal ini ditanggapi oleh Kapolresta Palangka Raya, dia menyampaikan bahwa Gubernur Kalteng tidak berada ditempat.
“Bapak Gubernur tidak ada ditempat, hanya ada Sekretaris Daerah (Sekda) saja,” jelasnya kepada mahasiswa
Upaya negoisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai mediator. Dengan menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pengganti Gubernur Kalteng yang tengah melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah, ditolak oleh para mahasiswa.
Kemudian massa aksi damai juga menggelar panggung puisi. Dimana puisi yang disampaikan berisikan materi-materi tuntutan serta aspirasi dari mahasiswa.
“Ditengah damai kalteng, kau pamerkan keangkuhan dengan sempurna, sumpah serampah intimidasi, mengalir sederas air banjir, lalu kau cibir orang-orang pinggir, menindas dengan tangan besi, dari rumah sakit hingga reklamasi, memenuhi nafsu ambisi…” kutipan puisi yang disampaikan oleh salah satu massa aksi.
Aliansi aksi damai yang merasa kecewa, berusaha masuk ke dalam gerbang kantor Gubernur Kalteng. Namun aksi tersebut dihalangi pihak kepolisian hingga terjadi aksi dorong-dorongan antar kedua pihak yang sempat menjadi suasana menjadi panas.
“Ingat kawan-kawan sekalian, kita datang kesini dengan aksi Damai. Jangan sampai kita terprovokator, dan kemudian diberitakan miring. Tahan emosi kawan-kawan sekalian ingat tujuan kita,” ungkap korlap GERAM, Andri Mulyanto.
Massa menunggu kedatangan Gubernur Kalteng sejak sekitar pukul 14.30 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Namun sampai adzan maghrib bergema Gubernur Kalteng yang ditunggu pun belum berhadir.
Lanjut dari situ demo diwarnai dengan hal yang unik, massa menyalakan lilin sebagai bentuk dari aksi damai, para mahasiswa menyempatkan untuk sholat Maghrib berjamaah di depan gerbang pintu masuk kantor Gubernur Kalteng.
Setelah menunggu, Juru bicara aliansi GERAM, Enrico menjelaskan, dalam aksi ini pihaknya menuntut berbagai hal terkait permasalahan yang ada di Kalteng. Termasuk juga berpesan mereka akan kembali dengan berlipat ganda.
“Beberapa tuntutan yang ingin kami sampaikan kepada Gubernur Kalteng. Namun sayang, untuk ke sekian kalinya kami dibuat kecewa, yang bersangkutan tidak hadir di sini,” ucapnya, usai menggelar aksi.
Adapun tuntutan para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi GERAM tersebut, yakni:
1. Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng untuk dapat menyelesaikan visi misi dan janji politik yang diberikan kepada masyarakat Kalteng.
2. Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, agar dapat lebih serius dalam mensejahterakan masyarakat Kalteng.
3. Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas penghubung antar Kabupaten dan Kota.
4. Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, agar segera mengatasi permasalahan banjir yang menjadi bencana dalam dua tahun terakhir.
5. Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, agar mewujudkan reformasi birokrasi yang berintegritas terhadap tenaga kontrak, berkaitan dengan hak-hak tenaga kontrak.
6. Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, untuk mendesak DPRD Kalteng, untuk menyuarakan terkait RKUHP, RUU Sidiknas dan RUU Masyarakat Hukum Adat.
7. Menuntut pemerintah agar dapat mengeluarkan regulasi terkait tambang rakyat yang selama ini menjadi mata pencaharian masyarakat.
8. Mendesak pemerintah daerah menyelesaikan kesenjangan pendidikan, baik sarana prasarana, SDM dan bantuan pendidikan, mulai tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
9. Menuntut pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan terkait food estate.
10. Menuntut pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal kesehatan, khususnya stunting di Kalteng.
11. Mendesak pemerintah daerah untuk memberikan ruang demokrasi, kebebasan berekspresi serta memberantas oknum atau kelompok yang bersifat diskriminatif dan rasis, serta melepas narasi-narasi sara.
12. Mendesak dan menuntut pemerintah daerah untuk mengeluarkan Pergub turunan dari UU TPKS serta menyiapkan rumah konseling.
Facebook Comments