Kondusifitas bumi Kalimantan Tengah (Kalteng) sempat terusik. Kisruh yang terjadi di PT Bangun Jaya Alam Permai (PT BJAP) harus dijadikan warning bagi semua pihak.
Terutama bagi Perusahaan Besar Swasta (PBS) lain yang berinpestasi di tanah Dayak.
Penulis merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu, guna memberikan pendapat atau opini berupa kritik, saran dan masukan serta solusi.
Semoga tidak keliru dan bermanfaat bagi kita semua, terkait peristiwa rusuh yang sempat mengusik kondusifitas kamtibmas di Bumi Kalteng baru-baru ini.
Untuk mengingat lupa, jauh hari sebelumnya banyak pihak yang mempradiksi suatu saat bom waktu di Bumi Kalteng sewaktu-waktu akan meledak, yang pada akhirnya akan mengusik ketertiban dan keamanan masyarakat Kalteng.
Yang dilatarbelakangi oleh beberapa factor sebagai pemicu bom waktu itu diledakan, diantaranya faktor sengketa tanah/lahan yang marak terjadi dan selalu berkepanjangan, lantaran keserakahan para pelaku mafia tanah.
Sengketa lahan sering terjadi baik antara masyarakat dengan masyarakat, perusahaan dengan masyarakat, maupun antara perusahaan dengan perusahaan lantaran serakah rebutan lahan untuk memperluas kebunnya.
Kemudian faktor tuntutan masyarakat disekitar perkebunan untuk mendapatkan hak Plasma 20 persen yang merupakan kewajiban PBS untuk diberikan kepada masyarakat berdasarkan peraturan dan undang-undang, yang selama ini selalu diabaikan pihak perusahaan.
Menyikapi peristiwa demo yang awalnya damai tiba-tiba berakhir rusuh di perusahaan PT BJAP wilayah Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kamis 6 Juli 2023, penulis sangat menyayangkan kenapa peristiwa itu sampai bisa terjadi.
Ironisnya peristiwa yang hampir menimbulkan pertumpahan darah itu terjadi antara masyarakat bersenjata tajam, bentrok dengan aparat kepolisian yang saat itu mengawal dan menjaga keamanan saat ratusan warga beberapa desa melakukan aksi demo.
Dampak dari peristiwa tersebut sangat merugikan banyak pihak, terutama pihak perusahaan itu sendiri, dan merugikan pihak kepolisian.
Kemudian juga merugikan karyawan perusahaan PT BJAP yang terganggu aktivitasnya, mereka tidak bisa bekerja dan tidak mendapat gaji lantaran sarana tempat mereka bekerja juga ada yang dirusak pendemo.
Puluhan mobil operasional, dan kantor manajemen perusahaan pun dihancurkan pendemo, bahkan Mobil dinas Kapolres Seruyan pun juga jadi sasaran amukan pendemo bernasip sama dengan mobil operasional perusahaan.
Sampai saat ini belum terkonfirmasi apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini, berapa kerugian materi yang dialami dan apakah ada warga atau pendemo yang berhasil ditangkap dan diamankan pihak kepolisian.
Izinkan penulis kali ini mengkritik keras bahwa paktor pemicu utama peristiwa ini adalah faktor kelalaian pemerintah terkait dari tingkat daerah hingga pusat.
Pemerintah terkesan letoy dan tidak tegas untuk mengemban amanah guna menjalankan peraturan dan undang-undang yang jelas-jelas secara kasat mata, terang benderang dilanggar pihak PBS kok tidak ditindak tegas.
Sehingga kebanyakan pihak investor atau PBS di Bumi Kalteng selama ini dibiarkan begitu saja bebas melakukan pelanggaran baik secara perdata maupun pidana tidak tersentuh hukum dan terkesan kebal hukum, ada apa yaa?
Penulis tidak perlu membeberkan apa saja pelanggaran itu, pertanyaan nya, apakah pemerintah atau penegak hukum di Kalteng khususnya dan Indonesia umumnya tidak tahu?
Ataukah pura-pura tidak tahu?
Lalu apa peranan dan kinerja wakil Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang semestinya mengontrol kinerja pemerintah dan penegak hukum dibumi pertiwi ini, sehingga pelanggaran hukum yang dilakukan kebanyakan PBS selama ini dibiarkan.
Kemana yaa DPR kita?
Saran dan solusi kali ini juga penulis tawarkan, Pemerintah dan penegak hukum mestinya bersinergi untuk menindak tegas sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan para investor atau PBS jangan pandang bulu, jangan kendor, tegakan supremasi hukum secara tegas dan berkeadilan.
Jika terbukti bersalah tindak tegas siapapun orangnya, siapapun beking dibelakangnya, jangan hukum diberlakukan tajam kebawah dan tumpul keatas, jangan hukum jadi pesanan. Harus amanah bela yang benar jangan bela yang bayar!
Aparat penegak hukum (APH) harusnya netral, jangan menjadi pesuruh dan mudah diperalat pihak perusahaan untuk mempengaruhi dan menghadapi warga masyarakat kecil dan lemah, yang pada akhirnya bisa menimbulkan bentrokan fisik.
Akhir kata penulis minta kepada pihak pemerintah dan pihak terkait sekecil apapun jika ada keluhan, sengketa dan tuntutan masyarakat harus segera diselesaikan dan jangan dibiarkan berlarut-larut yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik dan rusuh.
Penulis berharap peristiwa BJAP yang sudah terjadi jangan terulang kembali, dan ini merupakan warning atau peringatan bagi PBS-PBS lain yang serupa memiliki kenakalan yang sama, demikian.
Penulis Petualang Jurnalis: Misnato (Wakil Pimred).
