Sudah saatnya Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memperkuat kebijakan Industri Sawit dari hulu hingga ke hilir, sebagaimana yang di sampaikan Muhammad Gumarang selaku Pengamat Sosial Kebijakan Publik di Kalteng kepada media ini, Sabtu (12/06/21).
Menurut Gumarang, kita belajar dari pengalaman yang berharga dari sejarah sektor perkayuan masa lalu terlena dengan keemasannya, dimanjakan oleh alam baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat.
Seperti lupa untuk generasi ke depan tidak menerapkan maksimal konsep pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable).
BACA JUGA : Wakil Bupati Kotim Irawati Melakukan Peletakan Batu Pertama Masjid Nur Huda
Yaitu tidak melaksanakan sepenuhnya ketentuan tebang pilih melalui rencana kerja tahunan (RKT) atau kegiatan produksi berdasarkan peta blok.
Ditambah lagi program reboisasi yang tidak jelas nasibnya, begitu juga program hutan tanaman industri (HTI) tak jauh beda nasifnya dengan reboisasi.
Kebijakan pemerintah secara nasional membangun industri hulu dan hilir kayu tidak berdasarkan prinsif managemen, yaitu harus dekat dengan bahan baku, namun apa kenyataannya banyak industri hulu seperti saw mill maupun industri hilirnya.
BACA JUGA : Pengunjung Tempat Wisata Ujung Pandaran Membludak , Setelah SE Bupati Kotim Tidak Berlaku
Seperti industri plywood, moulding, dowell dan sebagainya tumbuh di Jawa pada saat itu bagaikan jamur dimusim hujan.
Sehingga pada saat itu menjadi perdagangan kayu antar pulau tidak sehat, yaitu timbulnya pembalakan liar atau ilegal logging untuk menutupi biaya produksi lebih murah khususnya kebutuhan industri kayu di Pulau Jawa.
Lanjut Gumarang, Begitu pula tidak maksimal jalanya pelaksanaan program tebang pilih, reboisasi, HTI, dan prinsif manajemen industri berbasis bahan baku, ditambah maraknya bisnis tidak sehat.
BACA JUGA : Pengunjung Tempat Wisata Ujung Pandaran Membludak , Setelah SE Bupati Kotim Tidak Berlaku
Seperti ilegal logging, istilah dokumen terbang dan sebagainya sehingga menimbulkan bisnis high cost dan tidak adanya kepastian hukum bahkan tak sedikit berurusan dengan hukum dan terjerat hukum.
Yang akhirnya bukan kesuksesan didapat tetapi malah beban melebihi kemampuan asset yang dimiliki khususnya bagi pelaku usaha dan/atau masyarakat.
Belajar dari pengalaman kegagalan usaha di sektor perkayuan dimasa lalu, maka investasi perkebunan kelapa sawit yang sudah sangat berkembang menjadi tulang punggung ekonomi seakan gayung besambut.
BACA JUGA : Pejabat Sekda Kotim Bisa Menjadi Kepanjangan Tangan Bupati Kotim
Hutan sudah dibabat atau dieksploitasi secara besar-besaran baik secara legal maupun ilegal menyisakan lahan tandus, kemudian tak lama berselang hutan tandus tadi menjadi menghijau karena alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1996 khususnya di Kotim dan Kalimantan Tengah umumnya.
Perkembangan investasi perkebunan kelapa sawit membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampak positif lainnya, namun juga dalam pelaksanaan investasi ada sisi gelap dan meninggalkan permasalahan yang serius dan ini harus diselesaikan bersama, misalnya menyangkut perijinan, perambahan kawasan hutan, masalah plasma dan lain-lain.
Begitu pula yang dirasakan investor kelapa sawit sangat minimnya kesiapan infrastruktur terkhusus jalan darat sehingga tidak seimbang dengan kemajuan investasi termasuk juga fasilitas penerbangan atau transfortasi udara untuk tujuan Jakarta dan kota-kota besar lainya.
BACA JUGA : Sanggul Lumban Gaol Menang Melawan Bupati Kotim di PTUN
Ditambah dengan kebutuhan strategis infrastruktur pelabuhan laut khususnya yang menyangkut alur mengalami pendangkalan, bila diwaktu air surut, sehingga menghambat lalu lintas barang, ini adalah permasalahan klasik yang tidak seharusnya lagi dalam perdagangan modern.
Kotim saatnya pada jaman pemerintahan Bupati Halikinnor untuk melakukan penguatan kebijakan agar perkebunan sawit harus berbasis industri hilir.
Karena kalau dibiarkan, maka lama kelamaan industri hilir kelapa sawit seperti minyak goreng kemasan, mentega, sabun, samphoo, bio desel dan lainnya.
Akan tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan diluar daerah, khususnya Pulau Jawa akhirnya daerah lain yang akan banyak menikmati nilai tambahnya (valnue added) dan dampak peluang usaha, tenaga kerja dan peluang lainya atau multiplayer efek.
Hal ini jangan kita biarkan seperti kesalahan dalam melakukan kebijakan seperti sektor industri perkayuan masa lalu.
Tapi Kotim kedepannya menjadi kawasan industri hilir sawit yang memiliki keunggulan komparatif menuju keunggulan absolut/mutlak dalam perdagangan lokal, domistik, regional maupun internasional.
[Misnato]
