SAMPIT || kalteng.indeksnews.com – Dengan adanya Prahara di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit, 2 Politisi dari Anggota DPRD Kotim angkat bicara semoga menjadi perhatian pihak terkait.
Dua Politisi tersebut pertama, SP Lumban Gaol, Politisi dari Partai Demokrat dan yang kedua dari Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dadang Siswanto, S.H, angkat bicara.
Menurut SP Lumban Gaol, Politisi dari Partai Demokrat, bahwa pelayanan yang kurang memuaskan selalu terulang di RSUD dr. Murjani Sampit, kemungkinan besar ini hanya sebagian kecil saja yang muncul kepermukaan.
“Sebenarnya kritik dan saran sudah sangat sering disampaikan ke pihak manajemen selama ini baik melalui media, telpon dan melalui rapat-rapat kerja di DPRD dengan pihak RSUD,” ujar Lumban Gaol, Senin 14 Oktober 2024.
“Namun pembenahan tersebut belum bisa mewujudkan layanan prima RSUD. Kami melihat disana perlu diurai segala permasalahan secara menyeluruh,” katanya.
“Pembayaran tunjangan para medis dengan baik dan tepat waktu merupakan persoalan utama di RSUD, pembayaran hak-hak para pegawai dengan baik menjadi pondasi utama managemen dalam memperbaiki kinerja,” terangnya.
“Yaitu menuntut setiap personil utk melaksanakan kewajiban yang dengan baik dan benar. Sepanjang penataan hak-hak paramedis tidak dilaksanakan dengan baik dan benar maka managemen akan sulit mengevaluasi kinerja,” jelasnya.
‘Kami masih mendengar banyak keluhan disana, sulitnya untuk melaksanakan tranfaransi keuangan atau bahkan disinyalir penggunaan keuangan yang hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja,” ungkapnya.
“Kami berharap ada audit eksternal yang profesional masuk kedalam, agar semua bisa ter urai dengan baik. RSUD r. Murjani Sampit adalah Badan Layanan Daerah, yang bisa mengelola keuanganya secara mandiri,” tegasnya.
“Kita tau bahwa RSUD ini merupakan satu satunya RSUD terlengkap, terbesar ter ramai dikunjungi masyarakat, dan bisa kita bayangkan bagaimana besarnya uang berputar disana,” ucapnya.
Lanjutnya, Mulai dari hasil pembayaran menjual obat-obatan, jasa pengobatan, jasa medis lainnya, jasa ruangan inap sampai kutipan parkir yang tidak pernah sepi. Sementara gaji pegawai semua disuplai dari APBD Kotim.
Managemen tinggal sebutkan setiap tahunnya ke daerah berapa hasil pendapatannya atau bahkan berapa lagi perlu tambahan anggarannya dengan tanpa perlu merasa berdosa sudah melakukan pekerjaan mengelola RSUD dengan baik dan benar atau tidak.
“Atau hanya sekedar sudah menyenangkan pimpinan diatasnya atau orang-orang tertentu saja atau bagaimana,” sindirnya.
.
Ia menyarankan, maka dari itu harapan saya pemerintah daerah perlu menempatkan top leader disana yang benar-benar memiliki integritas baik dan punya hati tulus melayani untuk keselamatan kesembuhan setiap orang yang berobat ke sana
Ketika ditanya apakah kira-kira perlu adanya RDP pak?, “Seharusnya bisa juga pak tapi itu tergantung komisinya 3 lagi nanti sebagai mitranya,” jawabnya.
Menurut bapak apakah Komisi 3 harus jemput bola atau menunggu yang melapor atau ada permintaan RDP dari pihak lain pak?
Menjawab pertanyaan tersebut Dadang Siswanto, S.H., Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) Anggota DPRD Kotim menambahkan,” Setelah pelantikan pimpinan DPRD Kotim dan pembentukan AKD kita akan undang rumah sakit murjani sesegera mungkin,” demikian, tambah Dadang singkat (*to).
