Beranda DAERAH Kota Palangka Raya Guna Penurunan Nilai Kemiskinan Pemko Kerjasama dengan Pihak Swasta

Guna Penurunan Nilai Kemiskinan Pemko Kerjasama dengan Pihak Swasta

kemiskinan
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin Dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022. (FOTO: HUMAS PEMKO)
Melihat nilai kemiskinan Pemko Palangka Raya memilih jalan untuk memperkuat kerja sama dengan sektor non pemerintahan atau sektor swasta.

Menurut walikota Palangka Raya, Fairid Naparin penting membangun kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta untuk dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kota Palangka Raya.

“Makin tingginya sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta dan masyarakat Insyaallah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Fairid.

BACA JUGA   Kapolresta Palangka Raya Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kantor PDIP

“Guna terwujudnya penurunan angka kemiskinan, tentunya dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras  berbagai pihak terkait. Dengan mensinergikan semua program, termasuk percepatan penyerapan dana pembangunan,” lanjut Fairid.

Lebih lanjut dia menyampaikan kerja sama dengan pihak swasta menjadi bagian penting dalam tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Apalagi menurunkan tingkat kemiskinan memang tidak sekadar membangun infrastruktur. Dibutuhkan kegiatan ekonomi dari lintas sektor agar tercipta nilai tambah dan pendapatan yang lebih baik di masyarakat.

BACA JUGA   Stok Gas LPG Harus Dipantau Terus Oleh Tim Perindag

Menurutnya, nilai tambah dalam menciptakan kegiatan ekonomi adalah dengan adanya peranan kegiatan dunia usaha. Kehadiran pihak swasta mampu menciptakan lapangan kerja formal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Harapan hasil akhir kerjasama adalah tingkat kesejahteraan semakin terjamin dan meningkat. Karena masyarakat tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan saja dengan banyak pihak swasta yang terlibat,” tuturnya.

Diketahui rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo sekaligus sebagai pembuka acara tersebut. Disampaikan juga dalam sambutnya, dia berharap tim penanggulangan kemiskinan dapat berperan aktif.

BACA JUGA   Validasi NIK dan Data Kependudukan Secara Online di Kota Palangka Raya

Selain itu, pemerintah daerah juga menentukan arah kebijakan berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini menggunakan tingkat pendapatan dan pengeluaran sebagai basis perhitungan tingkat kemiskinan.

Sumber berita: (HENDRI/B-7)

Artikulli paraprakSanksi Tegas Bupati Seruyan Terbukti, 14 ASN Sudah Dipecat 7 Masih Diproses
Artikulli tjetërHUT KORPRI Ke-51, ASN Harus Tingkatkan Mutu Pelayanan