Beranda PERISTIWA MA Harus Ambil Alih Vonis Bebas Kasus Narkoba di Kalteng

MA Harus Ambil Alih Vonis Bebas Kasus Narkoba di Kalteng

Ambil
Ilustrasi
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kabarnya akan mengambil alih proses dugaan pelanggaran kode etik oleh tiga hakim yang memvonis bebas terdakwa narkoba di Kalteng.

Informasi yang berhasil diperoleh media ini, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Zainuddin melalui pelaksana tugas harian Sinarta HD Sinuraya membenarkan hal ini.

Dia menyatakan, Badan Pengawas Mahkamah Agung telah mengambil alih proses dugaan pelanggaran kode etik oleh tiga hakim yang memvonis bebas terdakwa narkoba di Kalimantan Tengah (Kalteng).

BACA JUGA   Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotim di Gedung DPRD Kotim, dibatas 25 Orang

“Prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai kawal depan MA di Kalteng terhadap perilaku oknum baik ASN atau pegawai, hakim atau apapun, kami sudah melaksanakan. Itulah yang diteruskan ke Bawas MA,” kata Sinuraya di Palangka Raya, Selasa (26/07/2022) dikutif dari antaranews.com.

Dia menjelaskan tim Bawas Mahkamah Agung terdiri lima orang dan tiba di Palangka Raya pada awal Juli 2022 lalu. Selama tiga hari berada di Palangka Raya tim Bawas Mahkamah Agung telah melakukan berbagai pemeriksaan kepada para pihak.

Informasinya Tim Bawas Mahkamah Agung juga melakukan pemeriksaan terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memvonis bebas kepada terdakwa narkoba yang bernama Salihin alias Saleh bin Abdullah.

BACA JUGA   Hamili Anak Sekolah 2 Pelaku Berhasil Ditangkap Polisi

Tiga hakim tersebut terdiri dari Heru Setiyadi sebagai Hakim Ketua dan Hakim Anggota Syamsuni dan Erhammudin.

Mengenai kapan keputusan Bawas Mahkamah Agung terbit, pria yang sehari-hari sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palangka Raya itu menyampaikan cepat tidaknya keputusan yang diambil tergantung tingkat kerumitan kasusnya.

“Hanya pihak Bawas sendiri yang tau, SOP mereka itukan pasti ada. Biasanya bisa satu bulan, bisa juga lebih lama dalam mengambil keputusan. Mereka kan juga nggak mau ada tunggakan-tunggakan,” ucapnya.

BACA JUGA   Pelaku Pencabulan di Sukamara yang Viral di Medsos Berhasil Diringkus

Lanjutnya, jika laporan yang dituduhkan kepada tiga hakim tersebut terbukti benar maka sanksinya mulai tegoran lisan, tegoran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, diskor sebagai hakim dan penurunan jabatan bahkan sampai pemberhentian tidak dengan hormat.

Namun, bila tuduhan tidak terbukti maka ketiga hakim juga punya hak untuk memulihkan nama baiknya masing-masing sesuai ketentuan undang-undang. Untuk itu, kepada masyarakat dimohon agar sabar menunggu keputusan Bawas Mahkamah Agung.

Dia menjamin Bawas Mahkamah Agung akan membuat keputusan yang terbaik dalam rangka menjaga marwah dan wibawa pengadilan.

“Inikan menyangkut citra pengadilan. Ini bukan hanya mengenai lambang-lambang tapi marwah peradilan seluruh Indonesia,” demikian Sinarta H.D. Sinuraya.

Untuk diketahui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang terdiri dari Heru Setiyadi sebagai Hakim Ketua dan Hakim Anggota Syamsuni dan Erhammudin telah menjatuhkan putusan bebas terdakwa narkoba Salihin alias Saleh bin Abdullah, Selasa (24/5/2022).

Atas vonis bebas itu gabungan massa dari berbagai ormas melakukan aksi demo di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Jumat (27/5/2022) dan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Kamis (2/6/2022).

Kejaksaan Negeri Palangka Raya pun telah mengirim memori kasasi vonis ke Mahkamah Agung pada Selasa (14/6/2022).

BACA JUGA   Diskominfosantik Kalteng Berhasil Lakukan Visitasi Transponder di Kabupaten Katingan

 

Artikulli paraprakPolisi Tewas Bunuh Diri Gemparkan Warga Kota Palangka Raya
Artikulli tjetërSyahbana: Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Berubah